Jakarta –

DPR RI menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia hari ini. Sebanyak 293 anggota dewan menghadiri rapat paripurna pengesahan.

Rapat terselenggara di ruang paripurna DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, tampak hadir mendampingi Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, Adies Kadir dan Sufmi Dasco Ahmad.

“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI ini telah ditandatangani 293 orang, izin 12 orang sehingga sudah ada 304 orang anggota dihadiri oleh fraksi yang ada di DPR RI,” kata Puan dalam rapat.

“Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-15 masa persidangan II tahun sidang 2024-20225 hari Kamis 20 Maret 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” katanya.

Berikut agenda rapat paripurna DPR RI hari ini:

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
2.Pendapat fraksi-fraksi terhadap 10 RUU tentang Kabupaten/Kota usul inisiatif Komisi II DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI sebagai berikut:
1. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Gorontalo Di Provinsi Gorontalo;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Gorontalo Di Provinsi Gorontalo;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Buton Di Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kolaka Di Provinsi Sulawesi Tenggara;
5 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Konawe Di Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Muna Di Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bolaang Mongondow Di Provinsi Sulawesi Utara;
8. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara;
9. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Minahasa Di Provinsi Sulawesi Utara;
10. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Manado Di Provinsi Sulawesi Utara;
3. Pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI;
4.Laporan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI terhadap Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2026, dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan.

(rdp/rdp)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu