40 Persen APBN-APBD Wajib ke UMKM, Ada Peluang hingga Rp400 T



Jakarta, CNN Indonesia

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan UMKM dengan memastikan alokasi 40 persen belanja negara untuk sektor ini.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang mengharuskan APBN dan APBD memberikan ruang bagi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa.

“Dalam postur APBN kita, baik APBN pusat, provinsi, maupun kabupaten, 40 persen dari pengadaan barang harus dialokasikan untuk UMKM. Artinya, ada peluang besar senilai Rp400 triliun yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Maman dalam acara The Big Idea Forum: Pahlawan Ekonomi Bangsa di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Senin (17/3).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menekankan kebijakan ini bukan sekadar regulasi, tetapi sebuah peluang bagi pengusaha UMKM untuk naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional.



“Kalau kita asumsikan belanja negara mencapai Rp1.000 triliun, maka 40 persen dari itu harus diberikan kepada UMKM. Ini kesempatan besar, tinggal bagaimana kita bisa menangkapnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Maman mengajak pengusaha UMKM untuk mulai membangun klaster usaha yang lebih kuat agar mampu memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ia juga menyoroti pentingnya diversifikasi produk, agar UMKM tidak hanya bergerak di sektor kecil tetapi bisa mulai memproduksi barang yang lebih strategis.

“Bayangkan kalau kita bisa dorong UMKM untuk memproduksi AC atau furniture yang dibutuhkan instansi pemerintah. Itu peluang yang besar, bukan hanya bagi usaha mikro, tetapi juga untuk industri menengah yang bisa berkembang lebih cepat,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Maman menyebut pemerintah tengah mengembangkan ekosistem digital melalui Superapps Sapa UMKM, yang akan membantu mengintegrasikan data dan kebutuhan UMKM dengan pasar, termasuk dalam skema pengadaan pemerintah.

“Sekarang tantangannya adalah bagaimana kita memastikan UMKM bisa mengakses peluang ini secara optimal. Digitalisasi dan pendataan menjadi kunci agar tidak ada yang tertinggal,” tutur dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)





Source link

Related Posts

Warga RI Terancam Sulit Beli Asuransi Imbas Biaya Kesehatan Selangit

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon memperkirakan semakin banyak masyarakat yang tak mampu membeli asuransi kesehatan swasta. Pasalnya, biaya kesehatan atau inflasi…

3 BUMN Karya Disulap Jadi Agrinas

Jakarta, CNN Indonesia — Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi buka suara soal transformasi tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya menjadi perusahaan yang bergerak di sektor pangan,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

3.417 Anak di Jaksel Terima MBG dari SPPG Polri di Pejaten

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
3.417 Anak di Jaksel Terima MBG dari SPPG Polri di Pejaten

RUU TNI Harus Tetap Kedepankan Supremasi Sipil untuk Kedaulatan

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
RUU TNI Harus Tetap Kedepankan Supremasi Sipil untuk Kedaulatan

Mudik Gratis Gelombang 2 Dibuka Besok, Pemprov Jakarta Siapkan 27 Bus

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
Mudik Gratis Gelombang 2 Dibuka Besok, Pemprov Jakarta Siapkan 27 Bus

Warga RI Terancam Sulit Beli Asuransi Imbas Biaya Kesehatan Selangit

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
Warga RI Terancam Sulit Beli Asuransi Imbas Biaya Kesehatan Selangit

50 Kios di Pasar Poncol Jakpus Terbakar, Diduga karena Korsleting Listrik

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
50 Kios di Pasar Poncol Jakpus Terbakar, Diduga karena Korsleting Listrik

Usulan Prajurit Jabat di KKP-Tangani Narkoba Dihapus

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
Usulan Prajurit Jabat di KKP-Tangani Narkoba Dihapus