admin
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan UMKM dengan memastikan alokasi 40 persen belanja negara untuk sektor ini.
Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang mengharuskan APBN dan APBD memberikan ruang bagi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa.
“Dalam postur APBN kita, baik APBN pusat, provinsi, maupun kabupaten, 40 persen dari pengadaan barang harus dialokasikan untuk UMKM. Artinya, ada peluang besar senilai Rp400 triliun yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Maman dalam acara The Big Idea Forum: Pahlawan Ekonomi Bangsa di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Senin (17/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menekankan kebijakan ini bukan sekadar regulasi, tetapi sebuah peluang bagi pengusaha UMKM untuk naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional.
“Kalau kita asumsikan belanja negara mencapai Rp1.000 triliun, maka 40 persen dari itu harus diberikan kepada UMKM. Ini kesempatan besar, tinggal bagaimana kita bisa menangkapnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Maman mengajak pengusaha UMKM untuk mulai membangun klaster usaha yang lebih kuat agar mampu memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ia juga menyoroti pentingnya diversifikasi produk, agar UMKM tidak hanya bergerak di sektor kecil tetapi bisa mulai memproduksi barang yang lebih strategis.
“Bayangkan kalau kita bisa dorong UMKM untuk memproduksi AC atau furniture yang dibutuhkan instansi pemerintah. Itu peluang yang besar, bukan hanya bagi usaha mikro, tetapi juga untuk industri menengah yang bisa berkembang lebih cepat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Maman menyebut pemerintah tengah mengembangkan ekosistem digital melalui Superapps Sapa UMKM, yang akan membantu mengintegrasikan data dan kebutuhan UMKM dengan pasar, termasuk dalam skema pengadaan pemerintah.
“Sekarang tantangannya adalah bagaimana kita memastikan UMKM bisa mengakses peluang ini secara optimal. Digitalisasi dan pendataan menjadi kunci agar tidak ada yang tertinggal,” tutur dia lebih lanjut.
(del/sfr)
