Jakarta, CNN Indonesia —

Polemik terkait volume kemasan MinyaKita yang diduga tidak sesuai standar perlu dipandang secara objektif dan berimbang. Direktur Eksekutif Segara Research Institute sekaligus Pengamat Ekonomi, Piter Abdullah, menekankan bahwa kasus ini tidak bisa serta-merta menyalahkan pemerintah, melainkan perlu juga melihat peran sektor swasta sebagai produsen.

“Yang jelas MinyaKita ini kan berawal dari niat baik pemerintah agar supaya tidak lagi terjadi kasus seperti kelangkaan minyak goreng yang dulu pernah terjadi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/3).

Sebagai informasi, program MinyaKita sendiri hadir sebagai solusi pemerintah untuk mengendalikan harga dan menjamin ketersediaan minyak goreng setelah sebelumnya terjadi kelangkaan.

Melalui program ini, pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau.

Dalam implementasinya, Piter menambahkan, perusahaan sawit yang ingin melakukan ekspor diminta untuk menyisihkan sebagian produksinya guna memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

“Agar supaya (minyak goreng) nggak ada langka lagi dan kalau nggak langka harganya bisa terjamin pada posisi harga tersebut,” jelas dia.

Ia melanjutkan, produksi MinyaKita dilaksanakan oleh pihak swasta, sementara pemerintah tidak memiliki akses langsung untuk mengatur proses produksi.

Menurutnya, ranah pemerintah hanya sebatas penentuan harga eceran tertinggi dan menjamin stok tersedia di masyarakat, serta melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran.

“Sementara untuk volume itu adalah ranah swasta, kalau ada kecurangan ya murni kecurangan produsen. Intrik-intriknya ada di produsen,” tegasnya.

Piter memperkirakan ada oknum-oknum tertentu yang sengaja membuat volume MinyaKita tidak sesuai standar dan ada pihak yang menunggangi isu tersebut dengan menyalahkan satu pihak saja.

“Ini kan dalam bahasa sederhana, banyak kan maling timbangan ini. Cuma ini kan secara terstruktur. Kemudian menunggangi kebijakan pemerintah, program pemerintah. Sehingga yang terkena kesalahan nodanya itu ya pemerintah,” lanjut dia.

Dirinya pun menilai pemerintah sudah berada di jalur yang benar dalam menghadirkan MinyaKita untuk mencegah kelangkaan. Namun, ia mengingatkan agar para pejabat tidak menjadikan kasus ini sebagai ajang meningkatkan popularitas.

“Ini adalah kasus hukum. Jika ada produsen nakal, aparat hukum harus melacak dan menindak secara hukum,” ucapnya.

Terakhir, Piter menilai peran masyarakat dalam mengawasi berbagai aspek juga sangat penting. Kasus volume MinyaKita yang tidak sesuai awalnya ditemukan oleh masyarakat yang curiga dengan kemasan produk tersebut.

Setelah diuji, terbukti bahwa volume di dalam kemasan MinyaKita tidak sesuai dengan hasil uji di gelas takar. Sikap kritis dan berani itu harus terus harus dijaga oleh masyarakat.

“Masyarakat harus terus kritis seperti ini. Tidak hanya kepada minyak kita tapi dalam semua aspek itu memang harus kritis seperti ini. Koreksi itu harus datang dari masyarakat,” pungkas dia.

(rir)