Revisi UU TNI, Prajurit Aktif Bisa Isi Jabatan di 16 Lembaga Sipil


Jakarta

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengungkap hasil pembahasan panitia kerja (Panja) RUU TNI yang terlaksana di salah satu hotel kawasan Jakarta. TB Hasanuddin mengatakan ada penambahan satu kementerian atau lembaga (K/L) dari usulan 15 K/L yang semula disampaikan oleh pemerintah dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU TNI.

Politikus PDIP itu menyebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ada 10 kementerian atau lembaga sipil yang bisa diisi oleh prajurit aktif. Terbaru, pemerintah mengusulkan lima tambahan K/L dalam revisi UU TNI, yakni Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut dan Kejagung.

“Tadi juga didiskusikan ya, itu ada penambahan yang pertama itu UU nomor 34 tahun 2004 , itu kan 10. Kemudian muncul dalam revisi itu adalah 5. Mungkin sudah tahu ya teman-teman,” kata TB Hasanuddin di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

TB Hasanuddin menyebut berdasarkan rapat panja, terdapat usulan tambahan lembaga yang bisa diisi oleh prajurit aktif. Lembaga tersebut yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

“Sekarang ada di tambah 1, yaitu Badan Pengelola Perbatasan, satu, ya. Karena dalam Perpres itu dan dalam kenyatannya, Badan Pengelola Perbatasan yang rawan perbatasan itu memang ada penempatan anggota TNI itu,” ujar TB Hasanuddin.

Ia mengatakan prajurit di luar 16 kementerian atau lembaga yang ditetapkan oleh DPR dan pemerintah harus mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menyebut 16 kementerian atau lembaga ini sudah final dirundingkan oleh Panja RUU TNI.

“Kemudian pertanyaan tadi soal penempatan prajurit TNI ya, di tempat lain, di luar yang 16 itu tetap harus mengundurkan diri. Jadi kalau itu sudah final,” kata TB Hasanuddin.

“Sudah (sepakat), kan saya (bilang) dari 15 jadi 16, satu adalah Badan Perbatasan ya, gitu,” tambahnya.

Berikut ini 16 institusi yang bisa dijabat prajurit aktif TNI berdasarkan revisi undang-undang:

1. Koor Bid Polkam
2. Pertahanan Negara
3. Setmilpres
4. Inteligen Negara
5. Sandi Negara
6. Lemhannas
7. DPN
8. SAR Nasional
9. Narkotika Nasional
10. Kelautan dan Perikanan
11. BNPB
12. BNPT
13. Keamanan Laut
14. Kejagung
15. Mahkamah Agung
16. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

(dwr/maa)


Hoegeng Awards 2025


Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu


Source link

Related Posts

Rapat Tidak Kenal Waktu Libur

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto tetap menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada hari Minggu. Rapat terkait percepatan hilirisasi nasional di berbagai…

Golkar Gelar Malam Nuzulul Quran Dihadiri Menteri hingga Dewan Kehormatan

Jakarta – Partai Golkar menggelar acara malam nuzulul Quran di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat. Acara ini bertujuan untuk mengambil semangat turunnya Al-Quran. “Kita memperingati nuzulul quran ya, kita mau…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Rapat Tidak Kenal Waktu Libur

  • By admin
  • March 16, 2025
  • 1 views
Rapat Tidak Kenal Waktu Libur

Golkar Gelar Malam Nuzulul Quran Dihadiri Menteri hingga Dewan Kehormatan

  • By admin
  • March 16, 2025
  • 1 views
Golkar Gelar Malam Nuzulul Quran Dihadiri Menteri hingga Dewan Kehormatan

Pemprov Banten Keruk Pendangkalan Sungai Cibanten Serang Gegara Longsor

  • By admin
  • March 16, 2025
  • 1 views
Pemprov Banten Keruk Pendangkalan Sungai Cibanten Serang Gegara Longsor

Keluarga Bantah Penyanyi Antea Turk Cicit Langsung WR Soepratman

  • By admin
  • March 16, 2025
  • 1 views
Keluarga Bantah Penyanyi Antea Turk Cicit Langsung WR Soepratman

Polisi Ungkap Kronologi Kecelakaan Maut Pemotor Ayah-Anak di Pandeglang

  • By admin
  • March 16, 2025
  • 1 views
Polisi Ungkap Kronologi Kecelakaan Maut Pemotor Ayah-Anak di Pandeglang

Andra Soni Harap Relawan Bantu Warga Banten Tanpa Tergantung Pemerintah

  • By admin
  • March 16, 2025
  • 2 views
Andra Soni Harap Relawan Bantu Warga Banten Tanpa Tergantung Pemerintah