Jakarta, CNN Indonesia —

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mencatat ada sekitar 4,2 juta pemulung di Indonesia. Pemerintah mengklaim bakal memberikan mereka pekerjaan hingga memasukkan anak-anak pemulung ke sekolah rakyat.

Wakil Kepala BP Taskin Nanik S Deyang mengatakan data tersebut dikantongi dari Ikatan Pemulung Indonesia (IPI). Namun, pemerintah masih akan memverifikasi lebih lanjut.

“Jadi anak-anaknya ini diambil yang di jalanan tadi untuk disekolahkan di boarding school. Nanti orang tuanya diberikan penghidupan, mungkin ada yang kerja, berdagang, atau bertransmigrasi,” kata Nanik dalam Konferensi Pers di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (18/3).

Ia mengatakan anak jalanan itu juga berhak mengenyam pendidikan di sekolah rakyat yang bakal dilengkapi asrama. BP Taskin juga bekerja sama dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul selaku koordinator dari program ini.

Nanik menegaskan pemerintah tak ingin kemiskinan di Indonesia terus berlanjut di generasi baru. Pasalnya, selama ini anak-anak yang lahir di jalanan terpaksa meneruskan kemiskinan itu kepada keturunannya.

“Kita masih terus akan bertemu dengan Ikatan Pemulung Indonesia bahwa yang terdata di IPI itu 4,2 juta, yang 50 persen ini tidak ber-KTP. Nanti yang kita sekolahkan ini baik yang tidak ber-KTP, nanti kita proses, maupun yang dia (anak pemulung) memang mempunyai tempat tinggal,” jelasnya.

Mensos Gus Ipul meminta informasi tersebut ditindaklanjuti bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Prosesnya meliputi verifikasi serta validasi data dengan pemerintah daerah setempat.

Pemerintah tengah menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Akan tetapi, Gus Ipul menekankan prosesnya akan ditempuh secara bertahap.

Sang menteri mengatakan target terdekat Presiden Prabowo Subianto adalah menyediakan paling minimal satu sekolah rakyat di setiap kabupaten/kota. Sekolah rakyat ini diharapkan bisa berjalan mulai tahun ajaran 2025-2026.

Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyebut ada peluang sekolah rakyat diteruskan hingga jenjang perguruan tinggi. Ia mengklaim pemerintah akan mendorong lulusan yang berminat dan berbakat untuk melanjutkan pendidikannya.

“Tadi kita menyepakati untuk bisa melakukan inkubasi dan mempekerjakan lulusan-lulusannya ke program-program strategis yang dibuat oleh pemerintahan Pak Prabowo, seperti 3 juta rumah, makan bergizi gratis, dan sebagainya,” jelas Budiman.

Budiman mengaku pihaknya juga siap membantu mencarikan pendanaan untuk sekolah rakyat. Ia mengklaim ada peluang sarana pendidikan bagi masyarakat miskin itu dibangun dari uang corporate social responsibility (CSR).

Ia mendengar informasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahwa dana CSR swasta selama ini tembus Rp80 triliun per tahun. Budiman mengklaim uang sebanyak itu memungkinkan untuk dialihkan ke pembangunan sekolah rakyat.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)