Jakarta, CNN Indonesia —

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang terlilit utang Rp2,2 triliun.

Pemprov Riau mengklaim utang atau tunda bayar itu sebagai buah dari salah urus pemerintahan lama. Imbasnya, kerja 21 ribu aparatur sipil negara (ASN) yang tergabung dalam organisasi pemerintah daerah (OPD) mesti disetop total.

“Dalam mengatasi permasalahan tunda bayar tersebut, Pemprov (Riau) dapat mengambil beberapa opsi,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/3).

Pertama, Kemenkeu menyarankan untuk melakukan efisiensi belanja alias refocusing.

Deni menyebut langkah ini semacam automatic adjustment sebagaimana dilakukan belanja pemerintah pusat, tapi tetap mempertimbangkan perkembangan pendapatan daerah.

Kedua, anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menegaskan perlunya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

“(Ketiga) apabila memenuhi persyaratan, pemda dapat melakukan pinjaman daerah. Harus dilakukan secara prudent dengan melihat kemampuan membayar kembali,” tuturnya.

Terlepas dari tiga saran opsi tersebut, Deni menegaskan masalah perencanaan, penganggaran, serta pengelolaan APBN menjadi ranah masing-masing pemda bersama DPRD. Ini sejalan dengan ketentuan otonomi daerah.

Gubernur Riau Abdul Wahid sebelumnya mengaku pusing tujuh keliling mendapatkan ‘warisan’ utang Rp2,2 triliun. Ia menilai kerja pemprov lama tidak mengacu pada alur yang seharusnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan harus ada evaluasi dari program pemprov di tahun-tahun sebelumnya. Abdul mengaku heran mengapa bisa ada tunda bayar yang begitu besar.

“Jadi, DPRD saya kasih tahu bahwa saya mengnolkan biaya (program OPD) semuanya, tetapi itu pun tidak menutup (utang Rp2,2 triliun),” tegas Abdul dalam Forum Konsultasi Publik RPJMD Riau 2025-2029 dan RPKD 2026 di Riau, Rabu (12/3).

“Saya tidak mau tahun ini berlanjut ke tahun-tahun berikutnya, saya mau selesai di 2025. Saya tegas-tegas saja. Biar kebijakan saya tidak populer, tidak masalah, yang penting persoalan saya selesai,” imbuhnya.

Akibat tunggakan yang begitu besar, Abdul menegaskan 21 ribu pegawai OPD terpaksa nganggur pada tahun ini. Bahkan, ia berniat memotong tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi para ASN di lingkungan Pemprov Riau.

Abdul mengaku tak pernah melihat tunggakan sebesar itu, baik selama menjabat sebagai wakil rakyat di DPRD maupun DPR RI. Menurutnya, tunda bayar paling besar setidaknya hanya Rp200 miliar-Rp250 miliar, bukan Rp2,2 triliun.

“Ini belum pernah sepanjang sejarah Provinsi Riau (utang Rp2,2 triliun). Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling, mencari duitnya dari mana ini? Saya kemarin sudah buka semua lembar kertas kerja OPD, dinolkan pun kegiatan tahun ini tidak cukup membiayai tunda bayar, dinolkan pun,” jelasnya.

“Saya mungkin akan ambil keputusan. Apakah karena tahun ini tidak ada kerja, artinya tak ada kerja sama sekali pegawai OPD kita ini 21 ribu, termasuk guru-guru semua. Itu tidak ada kerja tahun ini,” sambung sang gubernur.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)