Jakarta –

Massa dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) Mataram menggelar aksi unjuk rasa menolak revisi UU TNI di depan gedung DPRD NTB. Mereka menuntut pengesahan RUU TNI dibatalkan.

Koordinator Umum FMN Ahmad Badawi meminta kepada DPR dan pemerintah pusat melalui DPRD NTB untuk membatalkan pengesahan RUU TNI. Dia menilai pengesahannya RUU ini bisa melahirkan orde baru.

“Kami minta hentikan seluruh proses perundangan revisi UU TNI. Sejak awal seluruh pembahasan RUU ini tidak transparan, tertutup, tidak melibatkan rakyat. Apalagi pembahasan sempat dilakukan di hotel mewah di tengah efisensi anggaran,” tegas Badawi di depan gerbang DPRD NTB, dilansir detikBali, Kamis (20/3/2025).

Menurutnya pelibatan TNI dalam 16 lembaga untuk jabatan sipil dalam UU yang baru disahkan DPR menunjukkan posisi TNI sangat labil. Menurut dia, bukan tidak mungkin TNI menjadi alat pengusaha yang sah untuk menekan sipil tunduk kepada pemerintah.

“Padahal TNI sudah dilibatkan sejak lama dalam proyek negara. Masih ingat pembukaan lahan food estate dan di berbagai wilayah. Ini hampir semuanya gagal. Ini dikerjakan siapa? TNI,” tegas Badawi.

Mereka menduga percepatan RUU TNI bertujuan untuk menjawab situasi krisis ekonomi menggunakan pendekatan militeristik. Tujuanku agar negara bisa mengendalikan stabilitas sosial dan politik dengan gaya pemerintah itu sendiri.

Baca selengkapnya di sini.

(dek/idh)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu