Jakarta –

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menilai koruptor tak cukup jika hanya dipenjara di pulai terpencil, melainkan harus dihukum tambahan seperti tidak disediakan makanan. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mewanti-wanti usulan pimpinan KPK tersebut.

“Harus dikasih makan, nanti pelanggaran HAM kalau nggak dikasih makan mereka mati semua, kan jadi jelek di mata dunia. Kalau diwajibkan bercocok tanam dan bertani itu harus,” kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (20/3/2025).

Sahroni juga bicara soal ide Presiden Prabowo Subianto yang ingin membuat penjara khusus bagi koruptor di pulau terpencil. Dia menudukung penuh usulan Presiden Prabowo.

“Kita dukung penuh usulan Pak Presiden Prabowo,” ujarnya.

Sebelumnya, rencana Prabowo itu disampaikan saat meluncurkan tunjangan guru ASN daerah di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2035). Prabowo mengatakan koruptor membuat para guru menjadi susah.

“Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan Saudara-saudara,” kata Prabowo.

Prabowo ingin menghadapi koruptor ini juga dilawan secara bersama-sama. Prabowo tak ingin Indonesia menjadi tempat nyaman para koruptor.

Untuk itu, Prabowo berencana membangun penjara untuk koruptor. Penjara ini didesain secara khusus agar para koruptor tidak bisa leluasa keluar, apa lagi kabur.

“Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh, di suatu tempat, yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu,” imbuhnya.

Simak juga Video: Tekad Prabowo Basmi Koruptor Demi Ciptakan Pemerintahan Bersih

(azh/azh)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu