Anggota DPR Sepakat Operasi Truk Dibatasi Demi Cegah Kepadatan Selama Mudik

Jakarta –

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan para sopir menggelar demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah soal pembatasan truk melintas di tol selama mudik Lebaran 2025. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda bicara mengenai potensi kecelakaan yang disebabkan truk over dimension over loading (ODOL).

Mulanya, Huda menyebut kebijakan pembatasan truk melintas di tol itu demi memastikan mudik Lebaran berjalan lancar. Terutama mengurangi risiko kecelakaan.

“Beberapa persoalan yang kita hadapi selama ini memang di level kecelakaan yang diakibatkan oleh truk besar, baik karena aspek ODOL,” ujar Huda ketika dihubungi detikcom, Jumat (21/3/2025).

Huda mengatakan pihak Kemenhub tidak mau ambil risiko terhadap potensi kecelakaan yang diakibatkan oleh truk besar. Kemudian, truk besar juga dianggap sebagai biang kerok kemacetan di tol, karena laju kendaraannya lambat.

“Termasuk di dalamnya kemacetan itu diakibatkan salah satunya masih operasinya truk-truk besar di jalan. Yang tidak termanage dengan baik sama periode sebelumnya,” sambungnya.

Kebijakan pembatasan operasional truk selama mudik Lebaran 2025 ini, kata Huda, didasari atas evaluasi kebijakan pada mudik Lebaran 2024. Ia yakin betul pihak Kemenhub sudah menghitung matang-matang terkait dampak kebijakan ini.

“Nah karena itu ini kita jalani dulu, kita jalani dulu dan nanti akan terus…. sampai nanti sekiranya dibutuhkan semacam perbaikan di tengah jalan,” jelas Huda.

Terkait asosiasi pengusaha truk dan sopir truk yang meminta Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk mundur, Huda merasa tidak akan berefek kepada reshuffle kabinet.

“Saya kira tidak sampai sejauh itu,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Danang Wicaksana Sulistya menilai Kementerian Perhubungan perlu menyesuaikan dengan periode pembatasan operasional truk dalam tol seperti pada Lebaran 2024. Ia menyebut pada 2024, truk dilarang melintas di tol dari 5 April sampai 16 April.

“Yang artinya sekitar 11 hari. Nanti mungkin bisa disesuaikan saja kalau ini memang perlu menjadi acuan,” ujar Danang.

Ia menyarankan Kementerian Perhubungan segera melakukan rapat marathon. Sehingga kebijakan ini, bila dirasa perlu evaluasi, maka dievaluasi secepatnya.

“Tolong ini di Kementerian Perhubungan cek secara maraton cepat, apakah bisa dikurangi sehingga menjelang sampai tanggal 27 atau 28 (Maret) baru dimulai, ya ini silahkan d an saya kira masih bisa didiskusikan menurut saya, yang jelas tanpa harus demo-demo memprotes,” lanjutnya.

Diketahui, massa yang terdiri dari asosiasi pengusaha truk dan sopir truk memprotes kebijakan Dudy Purwagandhi terkait pembatasan operasional truk di dalam tol selama mudik Lebaran 2025. Kebijakan ini dinilai ugal-ugalan.

“Kami (sopir) dan pengusaha di sini meminta kepada Bapak Prabowo untuk turunkan Menteri, turunkan Menteri Perhubungan! Jangan tempatkan orang yang tidak mengerti tentang transportasi di Kementerian Perhubungan,” kata Ketua DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan, dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (21/3/2025).

Gemilang mengatakan larangan truk melintas di tol selama 16 hari memberatkan pengusaha dan pengemudi truk. Penghasilan mereka berkurang drastis karena pembatasan operasi truk selama masa Lebaran dinilai terlalu lama.

Aptrindo sudah menyampaikan keberatan sebelum kebijakan diterapkan. Namun Kemenhub, katanya, hanya berjanji akan menampung usulan itu.

(isa/eva)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini