Jakarta, CNN Indonesia —
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi buka suara soal rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin membuka keran impor pangan, termasuk daging, secara lebih luas.
Arief menegaskan kebijakan impor tetap harus merujuk pada neraca komoditas agar produksi dalam negeri tetap menjadi prioritas utama.
Menurut Arief rencana Prabowo mempermudah impor bukan berarti membuka selebar-lebarnya tanpa aturan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Impor tetap dilakukan berdasarkan hitungan neraca komoditas, yaitu keseimbangan antara kebutuhan dan produksi dalam negeri. Hal ini justru bertujuan untuk melindungi petani dan peternak lokal.
“Jadi, kalau emang sudah ada angka (kuota)-nya, tentunya berdasarkan neraca. Neraca itu maksudnya lebih melindungi para petani dan peternakan. Tinggal ini kan masalahnya siapa yang mengimpor itu kemarin. Maksudnya dibuka seluas-luasnya, jangan satu-dua perusahaan saja. Maksudnya Pak Presiden kan itu,” ujar Arief di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4).
Arief juga menjelaskan pengadaan pangan dari luar negeri tetap menjadi opsi terakhir. Prioritas utama pemerintah, lanjut dia, adalah memastikan ketersediaan produksi dalam negeri mencukupi kebutuhan. Namun, jika produksi dalam negeri belum memadai atau insufficient, barulah opsi impor digunakan.
“Jadi pengadaan dari luar negeri itu adalah alternatif terakhir. Tentunya Pak Presiden juga mempertimbangkan ada trade balance. Kalau kita ekspor ke satu negara, kita juga perlu menyeimbangkan dari kebutuhan dari negara lain,” jelasnya.
Adapun soal komoditas spesifik yang berpotensi diimpor, Arief mencontohkan seperti daging beku dari India sebagai upaya menjaga keseimbangan perdagangan, mengingat Indonesia juga merupakan eksportir minyak sawit (CPO) ke negara tersebut.
Meski begitu, Arief memastikan tujuan utama dari perhitungan neraca komoditas adalah menekan ketergantungan impor dengan terus mendorong peningkatan produksi pangan dalam negeri.
“Jangan ditafsirkan bahwa semuanya dibuka impor, enggak. Nanti petani, peternak kita gimana? Jadi bukan itu maksudnya. Kalau sudah ada perhitungannya, ya itu yang dibuka. Jangan hanya satu dua pemain,” tegasnya.
Senada, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono juga menegaskan rencana Prabowo membuka keran impor lebih longgar bukan berarti meninggalkan target swasembada pangan.
Menurut dia, selama ini mekanisme impor kerap menggunakan kuota yang hanya dikuasai segelintir pelaku usaha.
Sudaryono menjelaskan Prabowo ingin menghapus mekanisme kuota itu agar industri yang memang membutuhkan bahan impor bisa langsung mengajukannya tanpa perantara.
“Contoh, misalnya butuh impor daging beku, yang butuh industri, ya sudah industri aja yang impor. Enggak usah ada pihak tertentu dikasih kuota, kemudian dia yang ngatur jumlahnya, dia yang dikasih hak khusus, itu yang menurut Pak Presiden tidak adil,” ujarnya.
Dengan mekanisme itu, proses impor dinilai lebih efisien dan harga bahan pangan diharapkan bisa lebih murah di tingkat konsumen. Sebab, rantai distribusi akan lebih pendek karena tidak melalui banyak perantara.
“Kalau harga beli impornya murah, maka harga jualnya akan lebih murah. Yang menikmati siapa? Rakyat Indonesia,” tutur Sudaryono.
Meski demikian, Sudaryono memastikan kebijakan tersebut tetap mengutamakan perlindungan terhadap industri dan petani dalam negeri. Menurutnya, komoditas yang bisa diproduksi di dalam negeri tetap akan diprioritaskan untuk dipenuhi dari produksi lokal.
“Kita tetap harus swasembada. Yang bisa diproduksi di dalam negeri, diproduksi di dalam negeri. Hilirisasi tetap jalan, lapangan pekerjaannya ada, industrinya hidup di Indonesia,” jelas Sudaryono.
(del/agt)
