Jakarta, CNN Indonesia —
China tuduh Amerika Serikat (AS) melanggar perjanjian tarif pada 2020 lalu dengan mengganggu sampai memaksa TikTok untuk dijual.
Perang dagang yang dikobarkan Trump di 2025 bukan kali pertama. Pada periode pertamanya di 2017-2021 lalu, AS juga bersitegang dengan China, salah satunya karena masalah defisit neraca perdagangan US$418 miliar pada 2018.
Barang-barang China kala itu dipatok tarif impor 10 persen. Sampai pada akhirnya ada kesepakatan berupa penandatanganan perjanjian perdagangan ‘Fase 1’ pada 2020, di mana salah satu poinnya adalah China diharuskan membeli produk AS senilai US$200 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tiongkok mengklaim sudah bertanggung jawab serius untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian itu. Mereka mengaku sudah melakukan upaya dalam bentuk perlindungan kekayaan intelektual, meningkatkan impor, dan menyediakan akses pasar yang lebih besar bagi AS.
Mereka juga mengaku telah menciptakan ekosistem bisnis yang menguntungkan bagi investor dari semua negara, termasuk perusahaan-perusahaan AS. Ini semua dilakukan dengan niat China berbagi manfaat dari pembangunan ekonomi negaranya.
Pemerintah China kemudian merilis white paper berjudul ‘China’s Position on Some Issues Concerning China-US Economic and Trade Relations’ pada Rabu (9/4). Data resmi yang dirilis The State Council Information Office (SCIO) itu menjelaskan bahwa sikap AS justru malah melanggar poin-poin kesepakatan damai kala itu.
“AS gagal melaksanakan komitmen perjanjian tentang transfer teknologi. Perjanjian tersebut (Fase 1) menetapkan, ‘Pihak mana pun tidak boleh meminta atau menekan orang-orang dari pihak lain untuk mentransfer teknologi terkait dengan akuisisi, usaha patungan, atau transaksi investasi lainnya’,” tulis China, dikutip Kamis (10/4).
AS dituding menggunakan dalih UU Perlindungan Warga Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing. Beleid itu dipakai untuk mencoba mengambil alih TikTok, yakni aplikasi media sosial yang dikembangkan oleh perusahaan China bernama ByteDance.
Presiden AS Donald Trump memang tampak semangat membeli TikTok dari ByteDance. Bahkan, ia sesumbar kesepakatan itu tetap akan berjalan mulus meski ia kembali mengobarkan perang tarif lagi dengan China dan puluhan negara lain.
Menurut Tiongkok, upaya Amerika jelas melanggar hukum pasar dan melanggar isi perjanjian damai yang diteken di periode pertama Trump.
“Dengan dalih melindungi keamanan nasional AS, AS telah mencoba memaksa TikTok untuk menjual atau mendivestasikan bisnisnya. Itu mengganggu operasi normal (TikTok) dan mengancam keamanan teknologi serta kepentingan komersial para investor. AS telah mengabaikan dan merusak kepentingan perusahaan yang adil dan sah, serta melanggar prinsip-prinsip dasar ekonomi pasar,” tuding China.
Selain itu, China menganggap pemerintahan Trump di periode pertamanya terus melancarkan sejumlah tekanan yang mengingkari semangat perjanjian ‘Fase 1’. Ini disebut meliputi kontrol ekspor; pembatasan investasi; narasi palsu tentang hak asasi manusia (HAM) di Hong Kong, Taiwan, dan Xinjiang; serta isu terkait pandemi covid-19.
Pemerintah China menegaskan sederet pelanggaran AS itu sebenarnya memperbolehkan mereka menarik diri dari kesepakatan yang diteken pada 2020 lalu. Ini diklaim sejalan dengan butir keempat Pasal 7.4, di mana China cukup menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Amerika.
Mereka juga mengutip butir pertama Pasal 7.6 perjanjian ‘Fase 1’ yang disebut mengizinkan China mengaktifkan klausul force majeure. Namun, Tiongkok menegaskan tak memilih melakukan langkah itu demi menjaga hubungan dengan Negeri Paman Sam.
“Sebaliknya, Tiongkok menunjukkan ketulusan dengan menghormati komitmen dan mengatasi berbagai kesulitan untuk memenuhi perjanjian. Sejak perjanjian tersebut ditandatangani, AS hingga saat ini belum memulai proses penyelesaian sengketa apa pun dengan Tiongkok,” tegasnya.
Di lain sisi, Pemerintah China turut membantah tuduhan Donald Trump soal ekspor fentanil ke negaranya.
Trump memang menuduh China gagal menghentikan pengiriman fentanil ke negaranya sehingga mematok tarif impor 20 persen pada awal periode keduanya. Fentanil adalah golongan obat opioid sintetik yang dituding Trump dikirim dari China ke AS melalui Meksiko dan Kanada.
Pada bagian ke-5 white paper yang baru dirilis China, mereka menegaskan tuduhan terkait peredaran fentanil itu tak berdasar. China juga membuka data ekspor 2023 terkait obat-obatan itu.
“Pada 2023, Tiongkok mengekspor 9.766 kilogram obat-obatan terkait fentanil, terutama ke negara-negara Asia termasuk ROK (Republic of Korea/Korea Selatan), Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Negara-negara Amerika Latin, termasuk Cile, Panama, Kolombia, dan Paraguay, serta negara-negara Eropa termasuk Polandia, Jerman, dan Prancis. Tiongkok tidak pernah mengekspor jenis obat-obatan terkait fentanil dalam bentuk apa pun ke Amerika Utara,” klaim mereka.
“Tuduhan AS terhadap Tiongkok tidak memiliki dasar fakta. Dalam urusan antinarkotika, aturan Tiongkok dan penerapannya termasuk yang terberat di dunia. Tiongkok telah mencantumkan obat-obatan terkait fentanil dalam List of Controlled Narcotic Drugs dan melakukan kontrol ketat dalam hal pembuatan, penjualan, penggunaan, dan ekspornya. Hingga saat ini, belum ada kasus obat-obatan terkait fentanil yang hilang dalam proses produksi atau peredaran di Tiongkok,” sambung China.
Sementara itu, Donald Trump menyebut fentanil masuk ke negaranya melalui Meksiko dan Kanada yang merupakan negara di wilayah Amerika Utara. Golongan obat opioid sintetik itu diklaim Trump disalahgunakan, membuat candu, sampai menimbulkan kasus kematian di AS.
AS dan China sekarang kembali berbalas tarif impor. Amerika terus mengerek tarif impor untuk produk China sampai 125 persen, sedangkan Tiongkok melakukan retaliasi dengan balasan tarif sebesar 84 persen.
(skt/agt)
