Demokrasi Boleh tapi Jangan Kebablasan

Jakarta –

Mensesneg Prasetyo Hadi merespons penggerudukan rapat panja RUU TNI oleh koalisi sipil di Hotel Jakarta Pusat. Prasetyo mendorong agar masukan disampaikan dengan cara yang baik.

Prasetyo memahami asas demokasi, namun juga tidak boleh kebablasan. Ia menilai semangat demokrasi harus dibangun dengan konstruktif.

“Ya seperti yang saya sampaikan bahwa demokrasi boleh tapi juga nggak boleh kebablasan, semangatnya itu loh yang penting semangatnya itu, semangatnya ini harus konstruktif, energinya harus yang positif,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Senin (17/3/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prasetyo meminta seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan masuk dengan baik dan konstruktif. Ia juga berharap masyarakat untuk lebih teliti memahami subtansi. Jangan sampai hal-hal yang menjadi polemik justru tidak dibahas dalam subtansi yang ada.

“Kalaupun mohon maaf sedang membahas revisi undang undang TNI, kalau ada elemen masyarakat yang menghendaki memberikan masukkan sampaikan dengan baik, dengan konstruktif, tentunya harus teliti, harus jelas,” ujarnya.

“Apa yang dipolemikkan bukan sesuatu yang mau dikerjakan, jangan mempolemikkan yang tidak ada. Itu tolonglah dikurangi energi energi yang seperti itu,” lanjut Prasetyo.

Sebelumnya, rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI dengan pemerintah membahas Revisi Undang-Undang (RUU) TNI di Hotel, Jakarta Pusat digeruduk sejumlah orang. Masyarakat ini menolak rapat Panja RUU TNI yang dilaksanakan.

Tiga orang yang mengatasnamakan diri dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan ini meminta agar rapat Panja RUU TNI dihentikan. Mereka mempersoalkan rapat Panja ini digelar secara tertutup.

“Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan pemerhati di bidang pertahanan, hentikan, karena tidak sesuai ini diadakan tertutup,” kata salah satu aksi yang menolak rapat Panja bernama Andrie di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3).

Mereka menilai pembahasan ini dilakukan tidak secara terbuka. Mereka meneriakkan penolakan dan menilai RUU TNI ini dapat mengembalikan dwifungsi ABRI.

“Bapak-Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati, kami menolak adanya pembahasan di dalam, kami menolak adanya dwifungsi ABRI, hentikan proses pembahasan RUU TNI,” ungkapnya.

(eva/maa)