admin
Jakarta, CNN Indonesia —
Pengusaha truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) akan mogok nasional mulai 20 Maret buntut kebijakan pemerintah melarang mereka melintas di tol selama periode mudik Lebaran 2025.
Rencana mogok mereka sampaikan melalui Surat Edaran Aptrindo Nomor 526/DPP APTRINDO/III/2025. Surat itu ditandatangani Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan.
“Telah diputuskan sebagai berikut: stop operasi angkutan barang dilaksanakan mulai hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 jam 00.00 WIB,” bunyi surat Aptrindo yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (13/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aptrindo menyampaikan kebijakan itu berdasarkan rapat pleno DPP Aptrindo hari ini. Rapat tersebut khusus merespons Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025.
Surat itu pun memberikan instruksi kepada pengurus Aptrindo di berbagai daerah. Para pengurus daerah diminta mempersiapkan aksi mogok nasional para perusahaan truk.
“Diminta kepada DPD dan DPC APTRINDO seluruh Indonesia:
a. Membentuk koordinator lapangan (korlap) dan membuat surat keputusan (skep) struktur satuan tugas (satgas) untuk aksi tersebut;
b. Melaporkan ke pihak Polda masing-masing daerah;
c. Membuat surat pemberitahuan kepada pelanggan,” bunyi surat tersebut.
Kemenhub melarang tol melintas di tol pada 24 Maret hingga 8 April demi memperlancar arus mudik dan balik Lebaran 2025. Pengecualian hanya diberikan kepada truk pengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor mudik dan balik gratis, serta bahan pokok.
Kebijakan itu diprotes para pengusaha truk. Mereka keberatan dengan kebijakan Kemenhub melarang truk melintas di tol selama arus mudik dan arus balik. Mereka menilai kebijakan itu diterapkan terlalu lama.
Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi dan Logistik Aptrindo DPD Jateng dan DIY Agus Pratiknyo menyebut aturan ini bisa berdampak buruk bagi iklim bisnis dunia angkutan barang.
“Kami mengusulkan pelarangan itu hanya dari tanggal 27 Maret sampai 3 April saja sudah cukup. Itu menurut kami yang wajar. Kenapa? Kami juga mempertimbangkan para pekerja, pengemudi, buruh bongkar muat, di mana mereka sangat bergantung kepada pendapatan harian,” ucap Agus.
(dhf/agt)
