admin
Jakarta, CNN Indonesia —
Komisi XI DPR RI membantah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 6 persen imbas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Februari 2025.
Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan APBN biasanya memang defisit di awal tahun.
“Kalau defisit kan APBN kita selalu defisit di awal-awal dan kita akan mengalami kenaikan sebentar lagi. (APBN) baru dua bulan,” ujarnya di kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (18/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Misbakhun, penerimaan negara yang anjlok pada dua bulan awal tahun ini bukan masalah. Ia yakin penerimaan negara dari Bea Cukai maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa meningkat di bulan selanjutnya.
“Kita kompensasi dengan penerimaan di bulan berikutnya itu. Saya sangat optimis, karena penerimaan Bea Cukai kita kan naik, penerimaan PNBP kita kemudian akan mengalami situasi karena harga komoditas saja,” terangnya.
Ia juga yakin penerimaan negara bisa terkerek seiring pelaporan SPT oleh perorangan maupun badan padan Maret dan April 2025.
“Jadi jangan selalu mengkhawatirkan kinerja di awal-awal,” katanya.
IHSG anjlok pada Selasa (18/3) siang. Tercatat, per pukul 11.49 WIB, indeks terperosok 420,97 poin atau minus 6,58 persen ke level 6.046.
Hal ini menjadikannya indeks dengan pelemahan terdalam dibandingkan indeks lainnya di kawasan Asia.
Bahkan, IHSG sempat merosot lebih dari 3,4 persen sebelum sedikit mereda.
Kondisi ini sangat kontras dengan pergerakan indeks saham lainnya di Asia yang justru mengalami penguatan signifikan.
Indeks Nikkei 225 di Jepang, misalnya, melesat 1,44 persen, sementara indeks saham di Malaysia (KLSE) dan Singapura (STI) juga mencatatkan kenaikan masing-masing sebesar 1,04 persen dan 1 persen.
Sementara itu, APBN 2025 defisit 0,13 persen atau Rp31,2 triliun sejak awal Januari 2025 sampai 28 Februari 2025.
Defisit per 28 Februari 2025 ini dikarenakan belanja negara pada dua bulan pertama menembus Rp348,1 triliun. Gelontoran uang negara itu sekitar 9,6 persen dari pagu APBN tahun ini.
Rinciannya belanja pemerintah pusat pada Januari 2025-Februari 2025 mencapai Rp211,5 triliun. Sedangkan sisanya sebanyak Rp136,6 triliun disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah (TKD).
Sementara itu, pendapatan negara hingga Februari 2025 menyentuh Rp316,9 triliun alias 10,5 persen dari target. Detailnya, penerimaan perpajakan Rp240,4 triliun serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp76,4 triliun.
(sfr/fby)
