Gubernur Lemhannas Nilai Revisi UU TNI Masih dalam Konteks Supremasi Sipil


Jakarta

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menilai revisi Undang-Undang (UU) TNI relevan untuk dilakukan guna mengakomodasi peran militer dalam beberapa institusi negara yang selama ini belum diatur secara tegas. Ia mengatakan keberadaan TNI dalam lembaga tertentu diperlukan sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya.

“Ada beberapa jabatan yang saya kira juga perlu perluasan. Misalnya, saya ambil contoh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu TNI, jenderal bintang 3, di dalam RUU lama belum ada,” kata Ace saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (17/3/2025).

“Atau misalnya BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) kemudian misalnya BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) itu kan sebelumnya tidak diatur dalam UU lama, ya sekarang ya harus diatur,” sambungnya.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, supremasi sipil dalam demokrasi tetap harus dijunjung tinggi, di mana TNI memiliki fungsi utama sebagai pertahanan negara dan Polri bertanggung jawab dalam bidang keamanan. Namun, dalam praktiknya, ada sejumlah lembaga yang dinilai membutuhkan peran TNI, di antaranya BNPB, BNPT, BSSN, Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Lembaga-lembaga ini sesuai kapasitas dan kompetensinya membutuhkan keberadaan TNI untuk menjaga kedaulatan dan keselamatan negara. Misalnya dalam penanggulangan bencana, TNI sering menjadi yang terdepan dalam memastikan keselamatan warga negara dengan pendekatan yang lebih cepat,” ungkap dia.

Di sisi lain, ia mencontohkan bahwa dalam revisi UU TNI yang baru, posisi perwira tinggi militer di BNPB, BNPT, dan BSSN harus diakomodasi dengan lebih jelas. Hal ini untuk memastikan efektivitas dan peran TNI dalam menghadapi ancaman berupa terorisme, keamanan siber, serta bencana alam.

Sementara itu, menanggapi kritik yang menyebut revisi ini mengarah pada dwi fungsi militer seperti di era Orde Baru, Ace menegaskan perubahan aturan ini masih berada dalam koridor supremasi sipil.

“Sejauh ini, menurut saya, masih dalam konteks supremasi sipil. Ada beberapa posisi badan yang selama ini belum terakomodasi misalnya tadi BNPB, BNPT, BSSN itu harus dipertegas,” katanya.

Selain itu, ia juga mengomentari terkait tantangan geopolitik dan teknologi yang berkembang pesat, termasuk isu keamanan siber. Lemhanas, sebelum dipimpinnya, pernah mengusulkan pembentukan matra siber sebagai bagian dari pertahanan negara.

“Negara seperti Singapura itu punya angkatan siber sendiri. Tapi kemarin kami berdiskusi dengan pak Menkopolhukam, bahwa yang harus kita perkuat di masing-masing matra, pasukan sibernya harus diberikan kapasitas,” imbuhnya.

Simak Video ‘Respons Mensesneg soal Rapat RUU TNI di Hotel Digeruduk KontraS’:

(bel/dek)


Hoegeng Awards 2025


Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu


Source link

Related Posts

3 Polisi yang Gugur Saat Gerebek Sabung Ayam Diberi Kenaikan Pangkat

Jakarta – Polri berduka atas insiden penembakan yang menewaskan tiga anggota Polres Way Kanan. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta. Jenderal…

Dasco dan Komisi I DPR Terima Tokoh Pendukung Petisi Tolak RUU TNI

Jakarta – Sejumlah aktivis mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat hari ini, untuk menyuarakan penolakan terhadap RUU TNI. Mereka yang menyambangi Gedung DPR adalah tokoh-tokoh yang mendukung petisi penolakan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

3 Polisi yang Gugur Saat Gerebek Sabung Ayam Diberi Kenaikan Pangkat

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
3 Polisi yang Gugur Saat Gerebek Sabung Ayam Diberi Kenaikan Pangkat

Dasco dan Komisi I DPR Terima Tokoh Pendukung Petisi Tolak RUU TNI

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
Dasco dan Komisi I DPR Terima Tokoh Pendukung Petisi Tolak RUU TNI

Jadi Tersangka Kasus LPEI, Wapresdir Lautan Luas Jimmy Masrin Mundur

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
Jadi Tersangka Kasus LPEI, Wapresdir Lautan Luas Jimmy Masrin Mundur

Jadwal Libur Sekolah Lebaran 2025 Dimulai 21 Maret, Simak Info Lengkapnya

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
Jadwal Libur Sekolah Lebaran 2025 Dimulai 21 Maret, Simak Info Lengkapnya

Pendaftaran KJMU 2025 Dibuka: Cek Jadwal dan Syaratnya

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
Pendaftaran KJMU 2025 Dibuka: Cek Jadwal dan Syaratnya

3 Terdakwa Pembakar Rumah Wartawan Karo Dituntut Hukuman Mati

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
3 Terdakwa Pembakar Rumah Wartawan Karo Dituntut Hukuman Mati