Gubernur Lemhannas Nilai Revisi UU TNI Masih dalam Konteks Supremasi Sipil


Jakarta

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menilai revisi Undang-Undang (UU) TNI relevan untuk dilakukan guna mengakomodasi peran militer dalam beberapa institusi negara yang selama ini belum diatur secara tegas. Ia mengatakan keberadaan TNI dalam lembaga tertentu diperlukan sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya.

“Ada beberapa jabatan yang saya kira juga perlu perluasan. Misalnya, saya ambil contoh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu TNI, jenderal bintang 3, di dalam RUU lama belum ada,” kata Ace saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (17/3/2025).

“Atau misalnya BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) kemudian misalnya BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) itu kan sebelumnya tidak diatur dalam UU lama, ya sekarang ya harus diatur,” sambungnya.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, supremasi sipil dalam demokrasi tetap harus dijunjung tinggi, di mana TNI memiliki fungsi utama sebagai pertahanan negara dan Polri bertanggung jawab dalam bidang keamanan. Namun, dalam praktiknya, ada sejumlah lembaga yang dinilai membutuhkan peran TNI, di antaranya BNPB, BNPT, BSSN, Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Lembaga-lembaga ini sesuai kapasitas dan kompetensinya membutuhkan keberadaan TNI untuk menjaga kedaulatan dan keselamatan negara. Misalnya dalam penanggulangan bencana, TNI sering menjadi yang terdepan dalam memastikan keselamatan warga negara dengan pendekatan yang lebih cepat,” ungkap dia.

Di sisi lain, ia mencontohkan bahwa dalam revisi UU TNI yang baru, posisi perwira tinggi militer di BNPB, BNPT, dan BSSN harus diakomodasi dengan lebih jelas. Hal ini untuk memastikan efektivitas dan peran TNI dalam menghadapi ancaman berupa terorisme, keamanan siber, serta bencana alam.

Sementara itu, menanggapi kritik yang menyebut revisi ini mengarah pada dwi fungsi militer seperti di era Orde Baru, Ace menegaskan perubahan aturan ini masih berada dalam koridor supremasi sipil.

“Sejauh ini, menurut saya, masih dalam konteks supremasi sipil. Ada beberapa posisi badan yang selama ini belum terakomodasi misalnya tadi BNPB, BNPT, BSSN itu harus dipertegas,” katanya.

Selain itu, ia juga mengomentari terkait tantangan geopolitik dan teknologi yang berkembang pesat, termasuk isu keamanan siber. Lemhanas, sebelum dipimpinnya, pernah mengusulkan pembentukan matra siber sebagai bagian dari pertahanan negara.

“Negara seperti Singapura itu punya angkatan siber sendiri. Tapi kemarin kami berdiskusi dengan pak Menkopolhukam, bahwa yang harus kita perkuat di masing-masing matra, pasukan sibernya harus diberikan kapasitas,” imbuhnya.

Simak Video ‘Respons Mensesneg soal Rapat RUU TNI di Hotel Digeruduk KontraS’:

(bel/dek)


Hoegeng Awards 2025


Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu


Source link

Related Posts

Rampok Bobol Rumah di Depok, Korban Diperkosa

Jakarta – Aksi perampokan terjadi di sebuah rumah di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar). Pelaku juga memerkosa wanita Y (36), yang merupakan pemilik rumah. Kasubdit Resmob Ditreskrimum…

Terungkap soal Tembakan Balik Usai Polisi Beri Tembakan Peringatan di Lampung

Palembang – Pihak TNI terus mendalami kasus tiga polisi ditembak saat menggerebek lokasi sabung ayam di Way Kanan Lampung. Salah satunya soal bagaimana penembakan tiga polisi itu terjadi. Kapendam/II Sriwijaya…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Rampok Bobol Rumah di Depok, Korban Diperkosa

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
Rampok Bobol Rumah di Depok, Korban Diperkosa

Kami Support Pasar untuk Tenang

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
Kami Support Pasar untuk Tenang

Terungkap soal Tembakan Balik Usai Polisi Beri Tembakan Peringatan di Lampung

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 1 views
Terungkap soal Tembakan Balik Usai Polisi Beri Tembakan Peringatan di Lampung

FOTO: Terjangan Prahara Menerpa IHSG

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 1 views
FOTO: Terjangan Prahara Menerpa IHSG

KPK Panggil Andi Narogong Jadi Saksi Kasus Korupsi e-KTP

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
KPK Panggil Andi Narogong Jadi Saksi Kasus Korupsi e-KTP

Bamsoet Dorong Penggunaan Teknologi Digital dalam Praktik Notaris

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
Bamsoet Dorong Penggunaan Teknologi Digital dalam Praktik Notaris