Jakarta –

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menghadiri Dialog Pilar-Pilar Sosial di Pendopo Bupati Jombang. Dalam pertemuan ini, Gus Ipul mengajak 452 pilar sosial dari Nganjuk dan Jombang untuk menyamakan visi dan strategi dalam upaya pemberantasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami ajak mereka mengambil peran yang signifikan dalam rangka menjalankan tugas masing-masing sesuai arahan Presiden. Jadi tidak maunya sendiri-sendiri, maunya Presiden terarah, terpadu, dan berkelanjutan,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Minggu (9/3/2025).

Ia menekankan pencapaian target pengentasan kemiskinan memerlukan kerja keras dan keterpaduan antar kementerian, pemerintah daerah, dan pendamping sosial. Semua pihak harus bersinergi agar kebijakan pemberantasan kemiskinan optimal.

Salah satu strategi utama yang ditekankan adalah graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Gus Ipul memberikan target setiap pendamping PKH mampu menggraduasi 10 KPM tiap tahun, sehingga mereka tidak selamanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi bisa mandiri secara ekonomi.

“Minimal itu (sepuluh), dan yang direncanakan (pemberdayaannya) bukan yang meninggal. Siap ya,” kata Gus Ipul kepada para pendamping PKH.

Pendamping PKH juga diminta memahami profil KPM secara mendalam agar bisa memberikan intervensi yang tepat. Ia menegaskan KPM tidak boleh menerima bansos lebih dari lima tahun tanpa evaluasi. “Harus dievaluasi kalau lebih dari lima tahun, harusnya sudah pindah ke program pemberdayaan. Bantuannya modal usaha, pelatihan, bantuannya pemberdayaan,” katanya.

Sementara itu Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan para pendamping merupakan garda terdepan dalam pemberantasan kemiskinan. “Ibu-ibu, bapak-bapak inilah yang menjadi ujung tombak yang akan menggraduasi. Orang miskin ini menjadi orang yang berdaya dan mandiri,” katanya.

Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan sosial senilai Rp420 miliar di Kabupaten Jombang untuk 116 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan PKH sebesar Rp141 miliar dan bantuan sembako Rp258 miliar menjadi salah satu bansos dengan nilai tertinggi, maka peran 155 pendamping PKH di Jombang menjadi kunci dalam optimalisasi program pemberdayaan hingga graduasi.

Selain itu, Gus Ipul juga menekankan pentingnya Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data yang terintegrasi guna pemberantasan kemiskinan. Data ini menjadi acuan bagi semua instansi, termasuk pemerintah daerah, dalam menyalurkan bantuan sosial dan merancang program pemberdayaan yang lebih efektif.

Arahan Mensos dan Wamensos di atas disanggupi oleh Siti Aminah (34). Pendamping PKH asal Desa Sidokaton, Kecamatan Kudu, Kabupten Jombang itu siap memenuhi target graduasi.

“Semoga dengan adanya DTSEN semakin baik dan tepat sasaran. Saya juga siap untuk graduasi (10 KPM tiap tahun), insya Allah sanggup, katanya

Sekolah Rakyat: Strategi Putus Rantai Kemiskinan

Dalam kesempatan ini Mensos Gus Ipul juga menjelaskan bahwa DTSEN akan membantu mengidentifikasi 10 persen terbawah penduduk miskin, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih tepat sasaran.

“Strateginya apa? Dengan pendidikan salah satu yang paling penting. Maka Presiden Prabowo menggagas Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, agar mereka mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik dan tidak terjebak dalam siklus kemiskinan.

“Nanti teman-teman pendamping saya minta mendata putra-putri dari keluarga miskin, miskin ekstrem untuk bisa disekolahkan di Sekolah Rakyat, yang insya Allah akan dibangun disetiap kabupaten/ kota di seuruh Indonesia” kata Gus Ipul.

Program ini merupakan bentuk nyata komitmen Presiden Prabowo untuk memuliakan wong cilik, memastikan mereka memiliki akses pendidikan berkualitas, dan mendorong kebangkitan menuju Indonesia Emas 2045.

(ega/ega)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu