Jakarta –

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berharap seluruh daerah di Banten bersinergi menyukseskan proses ground checking Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pasalnya, kata dia, DTSEN yang baik akan memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran sehingga efektif menekan kemiskinan.

“Maka saya ke sini mengajak pemerintah kabupaten/kota di Banten bergandeng tangan. Mari kita gempur kemiskinan bersama-sama,” kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025)

Hal ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan Dialog Bersama Pilar Sosial Banten, Rabu (19/3/2025). Dalam penyampaiannya, Gus Ipul tak menampik fakta di lapangan bahwa masih ada data penerima bansos yang tidak tepat sasaran.

Menurutnya, dengan adanya DTSEN ini justru menjadi sarana pemerintah daerah dalam memperbaiki data agar lebih akurat.

“Ketika DTSEN ini jadi, maka terlihat (penerima bansos) banyak tidak tepat sasaran. Sekarang yang harus kita lakukan adalah perbaiki data itu agar bantuan tepat sasaran,” ucap Gus Ipul.

Ia menambahkan saat ini DTSEN sedang proses ground checking di lapangan yang dilakukan oleh pendamping PKH di seluruh Indonesia.

“Besok saya kasih kesempatan untuk mengoreksi data yang tidak tepat sasaran itu, Pemda bersama pendamping PKH. Sasarannya kita fokuskan sekarang ke data yang tidak tepat sasaran,” kata Gus Ipul.

Ia juga turut mengamini betapa dinamisnya data yang ada di masyarakat. Ada kalanya data sangat begitu dinamis sehingga proses pemutakhiran data penerima bansos penting dilakukan, minimal tiga bulan sekali.

“Setiap tiga bulan sekali akan dikeluarkan data hasil pemutakhiran. Bisa jadi KPM yang di triwulan pertama mendapat bansos, pada triwulan dua tidak mendapat. Maka koreksinya ini setiap tiga bulan sekali,” ucap Gus Ipul.

Jika terdapat ketidaksesuaian data pada hasil pemutakhiran tersebut, maka dapat dikoreksi melalui dua jalur.

“Maka itu akan dilakukan pemutakhiran melalui dua jalur yaitu jalur formal dan jalur partisipasi,” ucap Gus Ipul.

Jalur formal dapat disampaikan melalui usulan RT/RW lewat musyawarah desa/kelurahan hingga disahkan oleh bupati/walikota setempat.

Sedangkan jalur partisipasi dapat dilakukan lewat aplikasi cek bansos melalui fitur usul-sanggah dengan menyertakan lampiran data pendukung. Pemda setempat harus menentukan tindakan apakah usulan itu diterima atau ditolak.

“Jadi waktunya satu bulan, setelah satu bulan kita tunggu tidak ada (tindak lanjut pemda) maka dianggap menyetujui usulan dari masyarakat tersebut,” kata Gus Ipul.

Selain pemutakhiran data, hal lain yang ditekankan Gus Ipul adalah pentingnya mendorong para penerima bansos untuk dapat graduasi keluar dari kemiskinan.

“Jadi idealnya maksimal itu lima tahun (menjadi penerima bansos) kecuali lansia dan disabilitas. Nanti saya akan buat peraturan menteri maksimal lima tahun,” ujar Gus Ipul.

“Kami siap berkolaborasi dan siap gaspol untuk menggraduasi kemiskinan di Provinsi Banten,” ucap Gubernur Banten Andra Soni. Ia juga mengatakan peran pendamping PKH sangat besar sebagai garda terdepan dalam memberikan data yang akurat.

Anis fuad, salah satu pendamping PKH Kabupaten Serang yang juga tengah melakukan ground checking DTSEN mengatakan hal serupa.

Ia mengungkapkan pentingnya setiap pendamping PKH untuk bersungguh-sungguh dalam memenuhi target ground checking yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

“Buat teman-teman yang sedang melakukan ground checking tetap semangat karena data itu memang ditunggu-tunggu oleh kementerian bahkan lembaga lain juga,” ucap Fuad.

(akd/akd)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu