Jakarta –

Massa aksi tolak pengesahan Revisi UU TNI masih bertahan di depan gerbang utama gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Massa bertahan meski hujan mengguyur lokasi.

Pantauan detikcom, Kamis (20/3/2025) pukul 16.22 WIB, massa masih berorasi menyampaikan penolakan terhadap pengesahan RUU TNI. Massa yang bertahan berasal dari elemen mahasiswa hingga aktivis sipil.

Terlihat massa juga membakar kardus dan sampah di area demonstrasi. Tampak sejumlah massa melempar botol ke arah gerbang DPR RI.

Massa aksi tolak pengesahan RUU TNI masih bertahan di depan gerbang utama Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, meski hujan mengguyur lokasi. (Fawdi/detikcom)

Terdengar imbauan dari pihak kepolisian dari dalam pagar pintu utama gerbang DPR RI agar kegiatan demonstrasi dilaksanakan dengan tertib.

Seperti diketahui, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri.

Rapat terselenggara di ruang Paripurna, gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi Wakil Ketua DPR yang lain, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wamenkeu Thomas Djiwandono, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hadir dalam rapat paripurna. Puan kemudian mempersilakan Ketua Panja RUU TNI, Utut Adianto, menyampaikan laporan pembahasan RUU TNI.

Utut menyampaikan beberapa poin krusial terkait kedudukan TNI, usia pensiun, hingga keterlibatan TNI aktif di kementerian atau lembaga. Ia memastikan tak adanya dwifungsi TNI dalam pembahasan revisi UU ini.

Selepas Utut menyampaikan laporannya, Puan lantas menanyakan kepada anggota Dewan yang hadir apakah RUU tersebut dapat disepakati menjadi undang-undang. Mayoritas menjawab ‘setuju’.

“Kami menanyakan kepada seluruh anggota apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Puan Maharani.

“Setuju,” jawab peserta sidang diikuti dengan ketukan palu tanda pengesahan.

(taa/taa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu