Hunian ASN Disorot, OIKN Sebut 1.020 Unit Rampung

Jakarta, CNN Indonesia —

Otorita IKN merinci 1.020 unit hunian aparatur sipil negara (ASN) rampung, di tengah sorotan penundaan pemindahan abdi negara ke Nusantara.

“Secara hunian (untuk ASN) kami sudah menyiapkan. Iya, betul (tinggal menunggu pemindahan ASN ke IKN),” ujar Sekretaris OIKN Bimo Adi Nursanthyasto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (22/4).

Bimo merinci ada lima hunian untuk ASN. Pertama, Hunian ASN 1 West Residence yang terdiri dari 4 tower fungsional dengan total 240 unit hunian.

Hunian ini berkapasitas 720 orang. Bimo menyebut fasilitas penunjangnya ada 16 tenant aktif, termasuk 1 pendidikan anak usia dini (PAUD), 2 minimarket, 9 tempat makan, sampai 4 mesin ATM.

“Masing-masing (tower) terdiri dari 60 unit hunian dengan luas masing-masing (unit) sebesar 98 meter persegi terdiri dari 3 kamar,” jelasnya.

Kedua, hunian ASN 1 Precinct Core dengan 2 tower fungsional. Ia merinci total ada 120 unit hunian dengan kapasitas 360 orang.

Sedangkan yang ketiga dan keempat adalah Hunian ASN 2 serta Hunian ASN 3. Bimo mengatakan masing-masing hunian tersebut terdiri dari 3 tower fungsional, dengan total keseluruhannya 360 unit berkapasitas 1.080 orang.

Kelima, ada lima tower fungsional di Hunian ASN 4. Anak buah Kepala OIKN Basuki Hadimuljono itu menegaskan hunian ini terdiri dari 300 unit dengan kapasitas total 900 pegawai ASN.

“Sudah dilengkapi dengan 14 tenant aktif, (terdiri dari) 2 minimarket, 4 tempat makan, 1 klinik, 1 salon, 1 toko elektronik, dan 1 layanan refleksi,” tutur Bimo.

Jika ditotal, 1.020 unit hunian ASN yang sudah rampung itu bisa menampung sekitar 3.060 orang. Sedangkan jumlah total penghuninya bakal lebih banyak jika digabung dengan Hunian Paspampres, Polri, sampai Badan Intelijen Negara (BIN).

“Prinsip penyiapan hunian ASN ini siap dihuni secara fungsional kalau 47 tower ini kalau sudah selesai semua akan menampung sekitar 8.410 pegawai,” tuturnya.

OIKN juga menegaskan pihaknya telah menyelesaikan pembangunan 36 unit rumah menteri. Rumah tapak jabatan menteri (RTJM) yang terdiri dari dua lantai dengan semi-basement itu diklaim sudah siap difungsikan.

“Kawasan ini juga sudah dilengkapi dengan prasarana serta fasilitas penunjang, seperti jalan lingkungan, single utility tunnel (SUT), jembatan, gate entrance, club house, jogging track, serta bangunan utilitas,” bebernya soal fasilitas kawasan rumah menteri di IKN.

Sementara itu, dari sisi gedung perkantoran sudah selesai dibangun Kawasan Istana. Ini mencakup Istana Negara, Istana Garuda, sampai Sekretariat Presiden.

Ada juga Kemenko I yang terdiri dari 4 tower fungsional berkapasitas 1.286 orang. Lalu, Kemenko III dengan 4 tower fungsional bisa menampung 1.375 orang.

Kemudian, Kemenko IV dengan 4 tower fungsional dengan kapasitas 1.232 orang serta Kemensetneg yang memiliki 3 tower fungsional berkapasitas 5.572 orang. Adapun Kemenko II masih dalam proses pembangunan dengan rencana 4 tower fungsional.

“Dengan rencana nanti ke depan pembangunan yang dilakukan Otorita IKN 30 tower ASN nanti ke depan hingga 2028 dapat menampung sekitar 5.400 pegawai. Sehingga totalnya sekitar 13.810 pegawai,” tandasnya.

Meski OIKN sudah mengaku siap dalam penyediaan hunian ASN, pemerintah masih menunda pemindahan abdi negara atau pegawai negeri sipil (PNS) ke IKN. Bahkan, pemerintah masih belum tahu sampai kapan penundaannya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyebut pemerintah resmi menunda pemindahan melalui surat yang ditandatanganinya pada 24 Januari 2025. Rini menegaskan surat itu sudah diserahkan kepada seluruh kementerian/lembaga (K/L).

“Adapun jadwal finalnya (pemindahan ASN ke IKN), kami belum mendapatkan arahan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Mengingat peraturan presiden (perpres) mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani oleh Bapak Presiden (Prabowo),” ungkap Rini.

“Sampai akhir 2024 masih dilakukan penyesuaian gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN terkait berubahnya jumlah K/L. Pada 2026 kami akan melakukan penapisan ulang dengan mempertimbangkan strategi pembangunan IKN terbaru agar proses pemindahan (ASN) ini menjadi relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas nasional,” imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)