Truk Dilarang Melintas 16 Hari Dinilai Ugal-ugalan

Pengusaha dan sopir truk protes kebijakan larangan truk melintas selama mudik Lebaran 2025. Mereka menyebut Menhub Dudy Purwagandhi tidak paham situasi. (Taufiq S/detikcom)

Selain itu, massa menilai jangka waktu pembatasan selama 16 hari terlalu lama dan merugikan. Pengusaha dan sopir sudah puluhan tahun membuka usaha truk dan baru kali ini pembatasan angkutan Lebaran mencapai 16 hari.

“Pada prinsipnya, kami meminta semacam regulasi jangan sampai 16 hari, kita tidak dapat bekerja,” kata kata Wakil Sekjen DPP Aptrindo Agus Pratiknyo dilansir Antara, Jumat (21/3).

Agus menjelaskan pengusaha truk tidak menolak 100% kebijakan pemerintah soal pembatasan angkutan Lebaran. Namun, mereka menilai jangka waktu pembatasan selama 16 hari terlalu lama dan merugikan.

“Kebijakan ini sangat ugal-ugalan dan ekstrem. Idealnya adalah tujuh sampai 10 hari, itu sudah cukup,” katanya.

Agus menambahkan pembatasan operasi angkutan Lebaran tahun ini terjadi di jalan tol dan non-tol sehingga tidak ada alternatif untuk para pengusaha dan sopir truk bekerja. Agus mengatakan hal itu berdampak pada menurunnya potensi pendapatan.

Menurut Agus, jika terjadi pembatasan operasional truk selama 16 hari, namun menurutnya praktik di lapangan bisa lebih dari 16 hari. Akibatnya, lanjut dia, dengan adanya pembatasan angkutan barang mulai dari 24 Maret ini membuat para sopir truk lebih terburu-buru menyelesaikan orderan terakhirnya.

“Bisa saja order terakhir pada 19-20 Maret 2025 dan itu merupakan pendapatan pengusaha dan sopir terakhir di bulan ini,” katanya.

Menhub Dinilai Tak Paham Situasi

Aptrindo dan para sopir menilai Menhub Dudy Purwagandhi tidak paham situasi di pelabuhan bila aturan itu diberlakukan. Oleh sebab itu, massa meminta Menhub dicopot.

“Pak Menteri itu tidak pernah ke pelabuhan. Tidak mengerti dia, makanya untuk saya bilang, ganti saja menterinya ini, Pak Prabowo,” kata Gemilang Tarigan saat ditemui di sela-sela demo.

Gemilang mengatakan dirjen terkait di Kemenhub juga tidak mengerti dengan situasi jika operasionalisasi truk dilarang melintas terlalu lama. Mereka menuntut semua pejabat yang tak peka karena membuat aturan pembatasan truk melintas 16 hari agar diganti.

“Dia (Menhub) tidak mengerti apa-apa ini. Sama dirjen juga perlu ditukar semualah, kami adalah rakyat Indonesia,” jelasnya.

Mereka mengaku heran dengan kebijakan truk dilarang melintas selama 16 hari ketika momen mudik Lebaran 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut baru kali ini terjadi selama beberapa tahun terakhir.

“Kebijakan ini selama ini tidak pernah terjadi seperti itu,” ungkapnya.

Sopir Truk Gak Kerja, Gak Makan

Spanduk yang dibawa sopir truk saat demonstrasi di depan kantor Kemenhub. (Taufiq s/detikcom)

Kebijakan truk tak bisa melintas 16 hari di tol dan nonton selama masa mudik Lebaran membuat sopir gusar. Para sopir mengaku tak punya uang jika tidak bekerja.

“Sopir ini bukan karyawan, nggak dapat BPJS atau THR, itu aturannya begitu dari pemerintah. Kalau dilarang kerja, nggak ada pemasukan dari mana beli buat makan?” kata Waketum Bidang Diklat, Sertifikasi dan Humas Aptrindo Johannes Samsi Purba.

Johannes merasa kebijakan larangan truk beroperasi selama 16 hari saat momen mudik Lebaran tidak adil. Dia mengatakan larangan itu berdampak buruk bagi perekonomian.

“Ini kan mau Lebaran, orang dapat THR, dapat gaji, kalau mereka puasa lahir batin karena nggak ada pemasukan. Nanti ujungnya jadi kriminalitas, bisa jadi begal, bisa ngerampok,” jelas dia.

Menhub Minta Pengusaha Truk Maklum

Sementara itu, Menhub Dudy Purwagandhi beralasan kebijakan itu dilakukan demi kelancaran dan keamanan mudik Lebaran tahun ini.

“Namun demikian bahwa pembatasan, jadi kita tidak melarang truk ya, kita melakukan pembatasan kendaraan berat yang beroperasi. Tujuan daripada pembatasan tersebut agar masyarakat yang melakukan mudik yang menggunakan kendaraan bus, kemudian kendaraan pribadi dan motor bisa secara aman dan lancar dapat melakukan perjalanan,” kata Dudy seusai pembukaan Posko Pusat Angkutan Lebaran di kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (21/3).

Dudy meminta para pengusaha truk dan sopir memaklumi kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah punya tugas untuk mengatur perjalanan mudik agar aman dan nyaman.

“Jadi kami berharap dari para pengusaha truk juga bisa, bukan memaklumi, tapi memang inilah kondisinya di mana pada saat lebaran jumlah pemudik cukup banyak sehingga kita perlu mengatur secara baik agar para pemudik dapat melakukan perjalanan secara aman dan nyaman, serta yang paling penting selamat, itu yang ingin kami sampaikan,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Dudy tak mempermasalahkan aksi unjuk rasa para pengusaha dan sopir truk. Menhub tidak tertutup dan mempersilakan penyampaian aspirasi tersebut.

“Jadi, kami silakan untuk melakukan demo ya, kami tidak pernah menutup diri terhadap unjuk rasa atau apapun itu namanya, untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya, silakan,” ujarnya.