
Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Badan BUMN dan Komisi VI DPR RI melakukan rapat tertutup untuk membahas pelaksanaan inbreng atau penyatuan saham perusahaan pelat merah ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Rabu (19/3).
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, dalam rapat ini, Kementerian BUMN diwakili oleh dua wakil menterinya yakni Kartika Wirjoatmodjo dan Dony Oskaria yang saat tiba di Gedung Parlemen langsung memasuki ruangan tanpa sepatah katapun.
Dari jadwal DPR, rapat awalnya dijadwalkan pukul 10.00 WIB, namun baru dimulai pada pukul 10.40 WIB dan langsung secara tertutup.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Dony Oskaria yang juga menjabat sebagai Chief Operation Officer (COO) BPI Danantara memastikan semua BUMN mulai masuk Danantara akhir Maret 2025, tak terkecuali bagi BUMN yang ‘sakit’.
Ia mengatakan kini sedang dilakukan proses pengalihan atau inbreng kepemilikan saham dari Kementerian BUMN ke Danantara.
“Kita harapkan akhir Maret ini sudah masuk ya. Ya setelah proses inbreng selesai, kemudian itu akan segera masuk BUMN-nya ke Danantara. Seluruhnya,” kata Dony di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3).
Danantara resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pembentukan Danantara sendiri didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). UU ini mengatur struktur, fungsi, dan persyaratan terkait pengelolaan Danantara.
Pada tahap awal, Danantara mengelola dana sebesar US$20 miliar (sekitar Rp320 triliun). Ke depan, diharapkan total aset yang dikelola mencapai US$980 miliar, seiring dengan pengalihan kepemilikan pemerintah di berbagai perusahaan BUMN ke Danantara.
(ldy/agt)