Jakarta –

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan pangan lokal merupakan bagian penting dari pemajuan kebudayaan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Menurutnya, budaya pangan erat kaitannya dengan nilai luhur tradisi dan sektor pertanian.

“Baik itu tanaman padi, jagung, palawija, dan lainnya, semuanya memiliki tradisi, upacara, ritual, serta doa-doa tertentu yang diwariskan turun-temurun. Bahkan, budaya pengairan kita telah diakui sebagai warisan dunia, seperti sistem subak di Bali,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (16/3/2025).

Hal itu dia sampaikan dalam Diskusi Budaya Pangan Nusantara di Warung Kangen Desa Joglo Nusantara, Depok, Jawa Barat, Sabtu (15/3). Diskusi kolaborasi antara Joglo Nusantara, Kementerian Kebudayaan dan Pemerintah Kota Depok ini membahas budaya pangan Nusantara, yang meliputi pangan lokal ketahanan pangan nasional serta relevansinya dalam menjaga keberlanjutan tradisi dan mendukung swasembada pangan di Indonesia.

Lebih lanjut, Fadli Zon menjelaskan pangan juga merupakan bagian dari ekspresi budaya. Budaya pangan Nusantara bukan hanya sekedar mengenai makanan yang dimakan, tetapi lebih jauh dari itu, budaya pangan Nusantara juga mengandung nilai luhur dan filosofi di dalamnya.

“Kuliner tradisional kita adalah bagian dari warisan budaya takbenda, termasuk gastronomi. Contohnya rendang yang memiliki 24 jenis berbeda di berbagai daerah. Tahun ini, pemerintah akan mendaftarkan tempe ke UNESCO sebagai warisan budaya takbenda, setelah sebelumnya jamu berhasil masuk dalam daftar UNESCO pada tahun 2023,” terangnya.

Selain itu, Fadli Zon juga menyoroti pentingnya diversifikasi pangan agar RI tak hanya bergantung pada padi dan gabah.

“Pemerintah menargetkan swasembada pangan dalam empat sampai lima tahun ke depan, sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Ini berarti kita perlu memperkuat diversifikasi pangan agar tidak terus bergantung pada impor,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan saat ini Indonesia mengimpor 12 juta ton gandum, yang sebagian besar diolah menjadi mie instan dan produk lainnya. Impor gandum ini menurutnya menghabiskan devisa negara, sementara pemerintah juga masih mengimpor 2-3 juta ton beras. Dia menilai kondisi ini bisa merugikan para petani.

“Sebagai langkah konkret, pemerintah telah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen menjadi Rp 6.500 per kilogram guna meningkatkan kesejahteraan petani,” lanjutnya.

Dia menekankan diversifikasi pangan adalah keharusan demi mencapai swasembada karbohidrat dan protein. Salah satu contoh yang didorong adalah sorgum, yang dapat menjadi substitusi gandum dan mengurangi ketergantungan impor.

“Tanaman sorgum perlu dikembangkan karena bisa menggantikan nasi dan gandum, mendukung kemandirian pangan kita,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Depok Supian Suri mengapresiasi kehadiran Fadli Zon di acara tersebut.

“Di tengah pragmatisme perkotaan, kami ingin menjadikan Depok sebagai kota inklusif dan mengembalikan kehijauan lingkungan. Kita semua punya keinginan untuk mewariskan alam yang baik kepada generasi mendatang,” ujarnya.

Supian juga menyatakan siap mendorong pemanfaatan potensi alam dan pertanian urban di Depok. Termasuk menjadikan 7 hektare kawasan milik Depok sebagai hutan raya serta mendorong urban farming, pengembangbiakan ikan hias, dan tanaman hias sebagai sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(anl/ega)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu