Jakarta –

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan sampai saat ini sudah ada 211 titik yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Dari jumlah itu, 45 di antaranya sudah siap digunakan untuk menggelar Sekolah Rakyat tahap pertama.

“Per hari ini sudah ada 45 (titik) tahap pertama yang sudah siap membuka pendaftaran siswa,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

Hal ini dia sampaikan usai menggelar rapat bersama Sekretaris Kabinet (Seskab) Merah Putih, Letkol Teddy Indra Wijaya di Kantor Kemensos, Jakarta. Dalam pertemuan itu, ia melaporkan perkembangan persiapan Sekolah Rakyat.

Gus Ipul menjelaskan sebanyak 164 dari 211 total lokasi pembangunan Sekolah Rakyat merupakan usulan pemerintah daerah, yang terdiri dari 38 titik berupa bangunan dan 126 titik berupa tanah. Sedangkan 45 titik yang siap digunakan untuk tahap pertama pada Juli 2025 adalah aset milik Kementerian Sosial (Kemensos). Rinciannya, yakni 33 sentra, 6 balai, 4 IPWL, Poltekesos, dan Pusdiklatprof.

Salah satunya berlokasi di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi. Kemudian ada juga dua titik yang diusulkan oleh perguruan tinggi.

Meski demikian, dia mengatakan jumlah tersebut masih bisa berubah. Sebab, Kemensos tetap membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengusulkan lokasi strategis pembangunan Sekolah Rakyat.

“Per hari ini sudah ada 211, nanti insya Allah, nanti malam akan ada tambahan-tambahan,” ujar dia.

Lebih lanjut, dia menjelaskan selanjutnya Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan survei kelayakan terhadap lokasi yang diusulkan sebagai Sekolah Rakyat.

“Tinggal sekarang titik-titik itu perlu disurvei kelayakannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Ini masih memerlukan waktu,” jelasnya.

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat terdiri dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan konsep asrama, yang diperuntukkan bagi para calon siswa dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 hingga desil 3 berdasarkan Data Tunggal Sosial Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seluruh biaya di sekolah ini ditanggung oleh negara alias gratis, sehingga para siswa tidak akan dikenakan biaya.

Adapun kurikulum yang digunakan di Sekolah Rakyat adalah kurikulum nasional. Sedangkan tenaga pengajarnya yang akan direkrut merupakan guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Diutamakan adalah guru-guru PPG yang ada di sekitar lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.

(akn/ega)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini