Jakarta –

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang siapkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025, salah satunya dengan menggandeng pihak sekolah swasta untuk menerima siswa yang kurang mampu dengan beasiswa.

Adanya kebijakan ini diambil, terkait adanya temuan keterbatasan daya tampung sekolah negeri dibanding dengan jumlah kelulusan. Wali Kota Semarang Agustina meminta Dinas Pendidikan kota Semarang untuk mengatur skema jika ada siswa yang tidak bisa sekolah di sekolah negeri, bisa sekolah di sekolah swasta khusus bagi warga yang kurang mampu.

“Nanti misal SPP-nya dibayar Pemkot, tapi kan kita nggak bisa intervensi sekolah swasta. Saya minta ke kepala dinas untuk minta slot, biar bisa pakai beasiswa,” ujar Agustina, dalam keterangan tertulis, Minggu (9/3/2025).

“Karena harus ada gotong royong dengan skema khusus ini,” sambungnya.

Hal ini diungkapkan Agustina di sela-sela acara Ngobrol Penting Bersama Stakeholder Pendidikan Kota Semarang (Ngopi Bareng) di Grand Edge Hotel Semarang, Jumat (7/3). Adapun program yang akan direalisasikan pada 100 harinya bekerja sebagai Wali Kota, lanjut Agustina adalah membuat iklim kondusif di SPMB tahun ini.

Menurut Agustina, kalau pemerintah hanya menghitung daya tampung sekolah negeri dibandingkan jumlah lulusan, dipastikan tidak akan cukup untuk menampung siswa yang ada di Semarang. Agustina mengatakan jika dilihat dari daya tampung dan jumlah lulusan tentu tidak sebanding, sehingga harus melibatkan sekolah swasta.

Agustina meyakini ada solusi dari permasalahan tersebut. Menurutnya problem utama orang tua enggan ke sekolah swasta karena biaya yang mahal.

Di sini, lanjut dia, harus ada peran pemerintah karena sekolah swasta juga menjadi mitra dalam penyelenggaraan pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa.

“Saya yakin ada solusi, karena problemnya nggak mau di swasta karena kan mahal, nah sekolah swasta harus dijadikan mitra untuk menyelenggarakan pendidikan, salah satunya dengan beasiswa,” ujar Agustina.

Disdik kata Agustina, akan melakukan perhitungan, serta pemetaan anggaran dan jumlah siswa kurang mampu yang nantinya bisa mendapatkan beasiswa di sekolah swasta. Agustina memastikan jika anggaran yang dibutuhkan nanti tidak hanya diambil dari APBD Pemkot Semarang saja.

“Ini masih dihitung, kebutuhannya berapa, nanti tidak hanya dari APBD, tapi kita bisa nembung ke provinsi, pengusaha untuk CSR secara khusus yakni beasiswa,” tutur Agustina.

Agustina menegaskan jika prioritasnya adalah masyarakat miskin atau tidak mampu, dirinya tidak ingin ada anak putus sekolah karena kesulitan biaya. Salah satunya contohnya program sekolah gratis yang akan ditambal jika kekurangan biaya.

“Intinya nggak boleh ada anak yang tidak sekolah karena biaya,” kata Agustina.

Sementara itu, Kepala Disdik Kota Semarang Bambang Pramusinto menjelaskan jika pihaknya sudah merancang beberapa konsep untuk siswa yang kurang mampu namun tidak memiliki kesempatan di sekolah negeri.

“Ada petunjuk dari bu wali, kalau nggak bisa masuk di negeri dan kurang mampu, bisa ke sekolah swasta dengan skema atau fasilitasi beasiswa,” ujar Bambang.

Bambang mengaku sudah melakukan pemetaan jumlah anak yang akan mendapatkan bantuan. Nantinya skenario bantuan tidak hanya berbasis dari APBD tapi juga diambil dari bantuan CSR.

Simak juga Video: Menko Pratikno soal Beasiswa: Investasi Generasi Indonesia Emas 2045

(prf/ega)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu