Rapat RUU TNI Digeruduk, Bamsoet Minta Aparat Ambil Tindakan Tegas


Jakarta

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyesalkan aksi Koalisi Reformasi Sektor Keamanan yang menggeruduk ruang rapat Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Hotel Fairmont, Sabtu (15/3). Ia meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas.

Aksi yang melibatkan sejumlah individu tersebut, menimbulkan keprihatinan mendalam mengenai pemahaman dan penghormatan terhadap proses legislasi yang berlangsung. Terlebih, rapat Panja Revisi UU TNI telah diselenggarakan dengan dasar hukum yang jelas.

“Kami menyesalkan tindakan tersebut dan meminta aparat penegak untuk menindak tegas pelaku aksi penggerudukan sesuai peraturan dan perundang-undangan. Tindakan tegas diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan dan proses demokrasi dapat berjalan dengan tertib dan menghormati aturan yang berlaku,” tegas Bamsoet dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua MPR RI ke-15 ini memaparkan, berdasarkan Tata Tertib DPR Pasal 254, rapat yang sangat mendesak diperbolehkan dilakukan di luar Gedung DPR. Rapat Panja Revisi UU TNI ini pun telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPR.

DPR dan pemerintah, melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan), telah menetapkan target agar revisi UU TNI ini dapat diselesaikan sebelum masa reses DPR pada tanggal 21 Maret 2025.

“Revisi UU TNI merupakan sebuah langkah penting untuk menciptakan penataan yang lebih baik dalam sektor keamanan. Merupakan hak serta kewajiban DPR untuk melakukan rapat, baik di dalam maupun di luar gedung DPR. Tindakan penggerudukan tersebut bukan hanya mengganggu jalannya suatu proses legislasi yang sah, tetapi juga mencerminkan ketidakpahaman terhadap struktur dan prosedur demokrasi yang ada,” kata Bamsoet.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menilai aksi koalisi tersebut tidak hanya mengabaikan norma-norma yang berlaku, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan dan ketidakstabilan. Penting bagi semua pihak untuk menghormati proses-proses yang telah ditetapkan.

Kritik terhadap kebijakan atau tata cara penyelenggaraan rapat tentu menjadi bagian dari dinamika demokrasi. Namun, segala bentuk aksi yang mengorbankan ketertiban dan keamanan harus mendapat respons serius demi menjaga stabilitas proses legislasi yang berdampak pada kepentingan nasional.

“Aparat kepolisian harus segera mengambil tindakan tegas terhadap pelaku aksi tersebut. Penegakan hukum harus tetap menjadi prioritas, agar masyarakat dapat melihat bahwa tindakan yang melanggar hukum tidak akan ditolerir. Tindakan kekerasan atau intimidasi dalam bentuk protes yang melanggar hukum hanya akan merusak citra gerakan masyarakat sipil dan memperlemah argumen yang ingin disampaikan,” pungkas Bamsoet.

(anl/ega)


Hoegeng Awards 2025


Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu


Source link

Related Posts

Pohon Tumbang di Jl Kebon Sirih Jakpus Lalin Tersendat

Jakarta – Pohon tumbang terjadi di Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Akibatnya, lalu lintas (lalin) di sekitar lokasi tersendat. Informasi pohon tumbang disampaikan TMC Polda Metro Jaya melalui akun X-nya,…

Gangguan Ormas di Kawasan Industri, Waka MPR Minta Aparat Bertindak

Jakarta – Aksi premanisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) dinilai turut berkontribusi terhadap kondusivitas iklim investasi di Indonesia. Bahkan, besarnya investor mengambil sikap ‘wait and see’, karena mereka menunggu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Pohon Tumbang di Jl Kebon Sirih Jakpus Lalin Tersendat

  • By admin
  • March 17, 2025
  • 0 views
Pohon Tumbang di Jl Kebon Sirih Jakpus Lalin Tersendat

Ajak PHRI Perkuat Kemitraan untuk Kemajuan Ekonomi Daerah

  • By admin
  • March 17, 2025
  • 4 views

Gangguan Ormas di Kawasan Industri, Waka MPR Minta Aparat Bertindak

  • By admin
  • March 17, 2025
  • 0 views
Gangguan Ormas di Kawasan Industri, Waka MPR Minta Aparat Bertindak

Wamensos Sebut Kopdes Merah Putih Instrumen Penting Entaskan Kemiskinan

  • By admin
  • March 17, 2025
  • 0 views
Wamensos Sebut Kopdes Merah Putih Instrumen Penting Entaskan Kemiskinan

Kelompok Sipil Nilai Masyarakat Adat Berperan Jaga Ekosistem-Kedaulatan Pangan

  • By admin
  • March 17, 2025
  • 1 views
Kelompok Sipil Nilai Masyarakat Adat Berperan Jaga Ekosistem-Kedaulatan Pangan

Warga RI Masih Banyak yang Belum Punya Asuransi

  • By admin
  • March 17, 2025
  • 1 views
Warga RI Masih Banyak yang Belum Punya Asuransi