Rentan Nasib Industri RI di Negosiasi Dagang dengan AS, Kenapa?

Jakarta, CNN Indonesia —

Negosiasi antara Indonesia dengan AS agar Presiden Donald Trump membatalkan niat serangan dagangnya ke tanah air telah dimulai 16 April.

Dalam negosiasi, tim Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terbang ke Washington DC untuk menemui tiga menteri Trump.

Pertemuan awal menghasilkan kesepakatan; kedua negara sepakat melanjutkan negosiasi selama 60 hari. Indonesia pun menawarkan sejumlah kebijakan ke AS dengan timbal balik penurunan tarif dagang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap tawaran itu sudah disepakati. Ada lima hal yang telah disepakati Indonesia dengan AS. Dia tak memberi rincian angka kesepakatan, hanya kebijakan secara garis besar.

“Dalam pelaksanaan negosiasi ini dilakukan beberapa langkah, yaitu (pertama) penyesuaian tarif bea masuk untuk produk-produk selektif dari Amerika Serikat,” kata Sri Mulyani pada konferensi pers daring Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (24/4).

Kesepakatan kedua adalah peningkatan impor produk minyak dan gas bumi (migas), mesin dan peralatan teknologi, serta produk pertanian dari AS.

Sri Mulyani tak menyebut angka, tetapi Airlangga pernah menyebut Indonesia akan menambah impor dari AS sekitar US$19 miliar atau Rp318,9 triliun (asumsi kurs Rp16.784 per dolar AS).

Kesepakatan ketiga reformasi di bidang perpajakan dan kepabeanan. Lalu keempat penyesuaian langkah-langkah non-tarif, seperti aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), kuota impor, deregulasi, dan pertimbangan teknis (pertek) di berbagai kementerian/lembaga.

Kesepakatan kelima adalah Indonesia akan melakukan kebijakan penanggulangan banjir perdagangan barang-barang impor.

Sebelumnya, Trump menetapkan tarif dagang 32 persen untuk barang-barang Indonesia. Tarif itu di luar tarif 10 persen yang berlaku untuk semua barang dari semua negara.

Nailul Huda, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), menyebut beberapa kesepakatan itu membuat Indonesia dalam posisi rentan.

Dia menyoroti tawaran Indonesia untuk melonggarkan TKDN. Menurutnya, hal ini bisa mengganggu industri di dalam negeri bila tak dilakukan dengan perhitungan matang.

“Yang harus jadi catatan tentu dari sisi reformasi non-tarif measures, seperti TKDN yang masuk ke dalam kesepakatan. TKDN bagaimanapun juga menjadi garda terdepan melindungi industri dalam negeri,” kata Huda saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (24/4).

Huda mengatakan syarat TKDN selama ini menghasilkan industrialisasi di beberapa bidang, terutama sektor teknologi. Dia menilai pelonggaran TKDN berpotensi menggoyang industri-industri yang sudah tumbuh itu.

Selain itu, dia menilai kebijakan itu kurang adil bagi perusahaan yang selama ini sudah taat aturan TKDN. Mereka sudah berinvestasi besar, tetapi AS bisa masuk tanpa perlu membangun industri di Indonesia.

Huda juga menyoroti “strategi pak pok” Presiden Prabowo Subianto menambah impor dari AS. Dia menilai strategi ini bisa ampuh karena Trump menentukan tarif berdasarkan defisit neraca perdagangan dengan negara lain.

“Strategi ini masih cukup bisa diterima dengan catatan, tidak membuat perdagangan kita menjadi defisit secara total,” ucapnya.

Dihubungi terpisah, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet justru mengkhawatirkan kebijakan penambahan impor dari AS.

“Hal paling krusial yang perlu diperhatikan adalah potensi kerentanan dari penyesuaian tarif bea masuk dan peningkatan impor produk AS,” ucap Yusuf.

“Jika tidak disertai penguatan industri dalam negeri, kita bisa menjadi pasar konsumsi semata, yang dalam jangka panjang merusak daya saing nasional pada sektor tertentu,” ujarnya.

Yusuf menyoroti kesepakatan reformasi perpajakan dan kepabeanan. Dia berkata hal itu penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem perdagangan.

Meski begitu, dia menyarankan pelaksanaannya perlu dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Pemerintah harus mempertimbangkan kapasitas institusi dalam negeri serta kesiapan pelaku usaha nasional.

[Gambas:Video CNN]

Jangan grabak-grubuk

Yusuf menyarankan pemerintah betul-betul hati-hati dalam bernegosiasi dengan Trump. Dia berkata Indonesia memang perlu mengurangi tarif agar produk-produk ekspor andalan tetap bisa dijual di AS.

Pada saat bersamaan, Indonesia tidak boleh didikte oleh AS. Yusuf mengatakan pemerintah harus mendorong kesetaraan perdagangan yang tercermin dalam kebijakan tarif, akses pasar, dan dukungan teknis.

“Pemerintah perlu mengambil posisi negosiasi yang tidak reaktif, melainkan strategis. Kita harus menuntut pengurangan tarif untuk produk-produk ekspor unggulan Indonesia secara signifikan, bukan simbolis,” ujarnya.

Dia berkata pemerintah tak perlu memosisikan diri seolah-olah Indonesia berutang budi kepada AS. Yusuf berpendapat Indonesia harus menempatkan diri setara dengan AS dalam negosiasi ini.

Selama ini, ucap Yusuf, AS meraup untung besar dari ekspor jasa ke Indonesia, terutama dari sektor teknologi, pendidikan, layanan keuangan, hingga konsultan. Selain itu, Indonesia juga sudah melonggarkan sederet aturan bagi produk-produk AS.

“Relasi dagang ini sebenarnya sudah sangat menguntungkan bagi AS, dan Indonesia tidak sedang ‘berutang budi’ dalam negosiasi ini,” ucap Yusuf.

(agt)