
Jakarta –
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyampaikan hasil pembahasan desk Koordinasi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia (TKI) bersama Presiden Prabowo Subianto. Karding mengatakan pemerintah akan mencabut moratorium dan segera meneken kerja sama dengan Arab Saudi terkait pengiriman TKI ke Arab Saudi.
“Hari ini saya menghadap kepada Pak Presiden dalam rangka melaporkan rencana kita Kementerian P2MI untuk membuka kembali kerja sama bilateral penempatan tenaga kerja di Arab Saudi,” kata Karding di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Dia mengatakan kerja sama dengan Saudi dimoratorium atau dihentikan sejak 2015. Namun, katanya, kondisi itu membuat risau.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kita ketahui bahwa sejak tahun 2015 kesepakatan kerja sama dengan Arab Saudi itu dimoratorium oleh pihak kita di Indonesia dan sampai sekarang memang sejak dimoratorium sampai sekarang itu ada hal yang merisaukan kita,” ujarnya.
Karding mengatakan moratorium pengiriman PMI malah membuat banyak warga negara Indonesia berangkat ke Saudi secara ilegal. Dia menyebut jumlah TKI ilegal ke Arab Saudi bisa mencapai 25 ribu orang per tahun.
“Karena ada 25 ribu minimal setiap tahun orang kita secara ilegal atau yang prosedur berangkat ke Arab Saudi,” ujar Karding.
Karding mengatakan proses kerja sama bilateral telah dikomunikasikan dengan pemerintah Arab Saudi. Dia mengatakan RI dan Arab Saudi akan meneken MoU di Jeddah dalam waktu dekat.
“Untuk itu, kita akan membuka ini dan kami kementerian sudah melakukan pembicaraan dan perundingan dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Sosial, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi, untuk mendiskusikannya kembali untuk pembukaan tersebut. Itu yang kami laporkan kepada Pak Presiden dan dalam waktu dekat ini MoU-nya akan ditandatangani di Jeddah,” ujarnya.
Karding mengatakan Prabowo telah menyetujui rencana tersebut. Dia mengatakan pemerintah Saudi telah menjanjikan 600 ribu lapangan pekerjaan.
“Untuk itu kami laporkan kepada Pak Presiden dan beliau alhamdulillah sangat setuju dan kita ketahui bahwa pada kesempatan ini memang Arab Saudi menjanjikan sekitar 600 ribu job order, 600 ribu orang untuk dikirim di sana,” kata Karding.
Dia mengatakan jumlah itu terdiri dari 400 ribu pekerjaan di lingkungan rumah tangga. Sementara, 200 ribu lainnya pekerjaan di sektor formal.
“Terdiri dari 400 ribu domestik pekerja lingkungan rumah tangga, yang 200 sampai 250 ribu mereka janjikan untuk pekerja formal dan kami laporkan kepada Pak Presiden dan beliau alhamdulillah setuju,” ujarnya.
Karding mengatakan pemerintah tengah menyiapkan skema pelatihan bagi PMI yang akan dipekerjakan ke Saudi. Dia mengatakan Kementerian P2MI sedang menyusun skema tersebut.
“Dan meminta kepada kami untuk menyiapkan skema pelatihannya sekaligus penempatannya nanti untuk skema pelatihannya nanti. Kami akan sampaikan lagi lapor kepada beliau rencana-rencana yang sudah kami susun,” katanya.
(fca/haf)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
Source link