
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 defisit 0,13 persen atau Rp31,2 triliun sejak awal Januari 2025 sampai 28 Februari 2025.
Wanita yang akrab disapa Ani itu membuka konferensi pers dengan penjelasan mengapa laporan APBN Januari 2025 tak disampaikan bulan lalu. Padahal, Kementerian Keuangan biasanya selalu melaporkan secara bulanan.
“Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang memang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun, kita melihat datanya masih sangat belum stabil karena berbagai faktor,” ungkapnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Defisit per 28 Februari 2025 ini dikarenakan belanja negara pada dua bulan pertama menembus Rp348,1 triliun. Gelontoran uang negara itu sekitar 9,6 persen dari pagu APBN tahun ini.
Ani merinci belanja pemerintah pusat pada Januari 2025-Februari 2025 mencapai Rp211,5 triliun. Sedangkan sisanya sebanyak Rp136,6 triliun disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah (TKD).
Sementara itu, pendapatan negara hingga Februari 2025 menyentuh Rp316,9 triliun alias 10,5 persen dari target. Rinciannya, penerimaan perpajakan Rp240,4 triliun serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp76,4 triliun.
“Sampai dengan akhir Februari (2025), pembiayaan anggaran tercapai Rp220,1 triliun. Ini artinya dua bulan pertama kita telah merealisir pembiayaan cukup besar, 35,7 persen. Implisit, ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, issuance-nya di awal cukup besar,” jelasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan keseimbangan primer surplus Rp48,1 triliun alias 76 persen terhadap APBN.
(pta/skt)