Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyoroti peran tunggal Perum Bulog dalam kebijakan impor pangan Indonesia melalui laporan 2025 National Trade Estimate (NTE) yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).
Dalam laporan itu, AS menyebutkan kebijakan Indonesia memberi kewenangan eksklusif kepada Bulog untuk mengimpor sejumlah komoditas pangan penting, yang dinilai membatasi akses pasar bagi sektor swasta dan dapat menghambat efisiensi perdagangan.
“Peran tunggal Bulog dalam impor jagung pakan, beras, dan kedelai untuk cadangan pangan menimbulkan kekhawatiran mengenai transparansi dan akses pasar yang setara bagi pelaku usaha lainnya,” tulis laporan tersebut, dikutip Senin (21/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
USTR juga menilai langkah Indonesia tersebut dapat mengurangi daya saing industri, terutama ketika swasta tidak memiliki ruang yang sama untuk memenuhi permintaan pasar.
Indonesia membatasi impor jagung pakan dengan menetapkan Bulog sebagai importir tunggal. Jagung tersebut kemudian didistribusikan terutama kepada peternak unggas skala kecil, berdasarkan tingkat produksi pakan dalam negeri dan neraca komoditas.
Sementara perusahaan pakan besar yang tidak mendapat pasokan dari Bulog diwajibkan menggunakan jagung lokal, yang tidak selalu mencukupi kebutuhan industri.
USTR menyoroti pelaku industri pakan menyampaikan kekhawatiran karena tidak mampu memperoleh jagung dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pertumbuhan industri unggas nasional.
“Pelaku usaha menyatakan bahwa ketersediaan jagung lokal sering kali tidak mencukupi, sehingga membatasi kapasitas produksi mereka,” bunyi laporan tersebut.
Selain jagung, Bulog juga memegang kewenangan penuh untuk mengimpor beras standar dengan kadar patah 15 persen-25 persen. Pemerintah Indonesia menjelaskan kebijakan ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga. Namun, impor tersebut tidak boleh dilakukan sebelum, selama, atau segera setelah masa panen utama.
Di sisi lain, sektor swasta hanya diperbolehkan mengimpor beras 100 persen patah untuk keperluan industri, atau beras khusus seperti basmati dan jasmine, dengan prosedur administrasi yang cukup ketat.
“Keterbatasan peran swasta dalam impor beras, khususnya beras non premium, membatasi fleksibilitas pelaku usaha dalam merespons kebutuhan konsumen,” kata laporan USTR.
Bulog juga ditunjuk sebagai importir tunggal melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah. Regulasi ini mengatur bahwa Bulog bertanggung jawab penuh atas impor beras, jagung pakan, dan kedelai untuk keperluan cadangan pangan nasional.
Selain itu, pemerintah menetapkan harga acuan di tingkat petani dan konsumen untuk komoditas utama seperti gula, daging, ayam, telur, bawang merah, dan minyak goreng. Bila harga melebihi atau berada di bawah ambang batas, Bulog dan BUMN pangan lainnya dapat melakukan intervensi pasar.
Pada 2024, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Bulog mengimpor 750 ribu metrik ton jagung pakan, dan hingga Agustus, sebanyak 252 ribu ton telah direalisasikan. Bulog juga ditugaskan mengimpor kedelai sebagai bagian dari stok cadangan pemerintah tahun ini.
Koordinasi neraca komoditas kini berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 yang menggantikan peran Kemenko Perekonomian.
Kemenko Pangan juga mengoordinasikan pengadaan pangan seperti beras dan daging untuk mengatasi kelangkaan dan memenuhi kebutuhan selama masa permintaan tinggi seperti hari raya.
Dalam laporannya, USTR menegaskan peran eksklusif Bulog dalam impor pangan menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan pasar Indonesia.
“Pemerintah AS akan terus mendorong Indonesia untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka, transparan, dan inklusif, khususnya dalam pengadaan dan distribusi pangan,” tulis USTR.
(del/pta)
