Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah Amerika Serikat (AS) mendesak Indonesia segera melaporkan seluruh program subsidi yang dijalankan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Desakan ini muncul karena Indonesia belum menyampaikan pemberitahuan subsidi sejak 2019.
“Amerika Serikat akan terus mendorong Indonesia untuk menyampaikan pemberitahuan ke WTO atas seluruh program subsidi yang dijalankan,” tulis Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) dalam 2025 National Trade Estimate Report (NTE), dikutip Senin (21/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejak bergabung dengan WTO pada 1995, Indonesia baru satu kali menyampaikan laporan resmi terkait subsidi yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha.
Padahal, sesuai perjanjian internasional di bawah Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, negara anggota WTO diwajibkan secara rutin menginformasikan bentuk dan skema subsidi yang berlaku.
Menurut laporan Trade Policy Review WTO 2020, Indonesia tetap memberikan berbagai insentif fiskal dan non fiskal bagi sektor manufaktur dan ekspor, khususnya di kawasan berikat dan kawasan ekonomi khusus. Insentif tersebut meliputi pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan, pajak properti, bea masuk, PPN, cukai, pajak barang mewah, dan pajak daerah.
Pemerintah juga memberikan bantuan non pajak seperti dukungan dalam pengadaan lahan, perizinan, investasi, hingga tenaga kerja.
Sementara itu, bentuk insentif lain yang masih terus berjalan terutama untuk UMKM adalah pinjaman dan subsidi bunga.
Selain itu, Indonesia juga menyediakan berbagai bentuk pembiayaan ekspor, asuransi, dan jaminan melalui dua lembaga milik negara, yaitu Indonesia Eximbank dan Asuransi Ekspor Indonesia.
“Pemberitahuan subsidi sangat penting untuk menjaga kepercayaan antar negara anggota dan memastikan persaingan dagang berlangsung secara adil,” tulis laporan USTR.
(del/sfr)
