Jakarta, CNN Indonesia —
Krisis air bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah menjadi kenyataan. Peningkatan populasi, urbanisasi, dan perubahan tata guna lahan mempercepat tekanan terhadap sumber daya air yang semakin terbatas.
Di Pulau Jawa, misalnya, ketergantungan masyarakat pada sumur bor menyebabkan penurunan muka air tanah. Kondisi ini memperburuk krisis air bersih yang berlangsung perlahan tetapi pasti.
Deputi Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup Sigit Reliantoro mengatakan, ketersediaan air tidak merata, menyebabkan beberapa wilayah mengalami krisis yang kian parah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam Forum Air Indonesia 2025 yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia dengan tema “Konservasi Sumber Air untuk Generasi Mendatang”, Sigit menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menangani permasalahan air ini.
“Ada dua langkah utama yang kami lakukan. Pertama, melakukan kajian daya tampung air. Secara nasional, kita masih menggunakan 17,39 persen dari air yang tersedia untuk konsumsi, pertanian, dan industri,” ujar Sigit di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (26/3).
Namun, meski secara nasional penggunaan air masih dalam batas aman, distribusi yang tidak merata menyebabkan beberapa daerah mengalami kelangkaan air yang akut.
“Di Jawa, pada 2024 kita kekurangan 118 miliar meter kubik per tahun untuk memenuhi kebutuhan. Sementara di pulau lain seperti Sumatera dan Kalimantan, ketersediaan air masih mencukupi,” tambahnya.
Selain ketersediaan air, kualitasnya juga menjadi tantangan serius. Dari 2.195 sungai yang dipantau, hanya 2,19 persen titik pemantauan yang memenuhi standar baku mutu.
“Sebagian besar, yaitu sekitar 96 persen, tercemar ringan. Meski hanya sebagian kecil yang tercemar berat, dampaknya tetap signifikan,” jelas Sigit.
Tingginya tingkat pencemaran ini berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih. Untuk mengolah air menjadi layak konsumsi, diperlukan teknologi yang lebih canggih, yang pada akhirnya meningkatkan biaya pengolahan air.
Tidak hanya itu, perubahan iklim juga memperburuk kondisi air di Indonesia. Intensitas hujan yang semakin ekstrem menyebabkan banjir besar di berbagai daerah, termasuk Bekasi dan Jakarta. Menurut Sigit, curah hujan yang mencapai 115 milimeter telah melebihi ambang batas ekstrem dan menjadi pemicu utama banjir.
Selain itu, berkurangnya tutupan lahan memperparah situasi. Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Bekasi, tutupan vegetasi hutan hanya tersisa 3,53 persen.
Sementara di DAS Ciliwung, hanya sekitar 10-11 persen kawasan hulu yang masih memiliki vegetasi hutan. Hal ini mengurangi daya serap tanah terhadap air dan meningkatkan risiko banjir di Jakarta dan sekitarnya.
“Dengan kondisi seperti ini, kemungkinan banjir di Jakarta dan Bekasi semakin besar,” ujar Sigit.
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti peningkatan teknologi pengolahan air, pengelolaan daerah tangkapan air yang lebih baik, serta kampanye kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas air dan lingkungan.
Sigit mencontohkan program perbaikan kualitas air di Sungai Ciliwung yang melibatkan TNI dan masyarakat. “Kami melakukan patroli bersama, didukung oleh pemerintah daerah untuk membersihkan sampah. Alhamdulillah, progresnya cukup baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, keterlibatan generasi muda dalam pelestarian lingkungan juga menjadi fokus. “Kami menerjunkan anak-anak muda langsung ke lapangan. Dengan kunjungan ke komunitas lebih sering, mereka bisa mengalami langsung bagaimana menjaga sungai dan mengurangi sampah,” tambahnya.
Sementara Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, juga menegaskan bahwa Kementerian PU terus berupaya meningkatkan tampungan air melalui konservasi serta revitalisasi situ, danau, dan air tanah.
“Mudah-mudahan ini bisa membantu memperbaiki kondisi air di Indonesia,” katanya.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan krisis air di Indonesia dapat diatasi demi keberlanjutan hidup generasi mendatang.
(inh)
