Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong optimalisasi pemanfaatan minyak kelapa sawit mentah (CPO) demi menekan impor solar.
Pemerintah mencatat nilai ekspor minyak sawit mentah (CPO) mencapai Rp459,66 triliun pada 2022. Namun, di saat yang sama, impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar masih cukup tinggi, dengan nilai mencapai Rp142,17 triliun.
Berdasarkan data yang dipaparkan Amran, total volume ekspor CPO Indonesia pada 2022 mencapai 26 juta ton, dengan India menjadi tujuan utama sebanyak 4,93 juta ton, disusul oleh China 3,83 juta ton, Pakistan 2,80 juta ton, Uni Eropa 2,33 juta ton, dan Amerika Serikat 1,78 juta ton.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, volume impor BBM solar pada tahun yang sama tercatat mencapai 5,3 juta kiloliter (kl).
Singapura menjadi pemasok terbesar dengan 2,37 juta ton, diikuti Malaysia 1,23 juta ton, Korea 658 ribu ton, China 282,7 ribu ton, serta Arab Saudi 205,7 ribu ton.
Amran menyoroti ketimpangan ini dan menekankan perlunya swasembada energi dengan memanfaatkan potensi CPO dalam negeri.
Ia menegaskan jika Indonesia mengurangi ekspor CPO dan mengalihkannya untuk kebutuhan domestik seperti biodiesel, maka nilai tambahnya bisa meningkat drastis.
“Jadi kita kan impor solar 5,3 juta ton. Kita mau swasembada, stop. Baru, ini kan kita ekspor 26 juta ton CPO. Kita tarik. Jadi, tinggal 21 (juta). Apa yang terjadi? Harga CPO umumnya yang naik. Bisa dua kali. Jadi, kita bisa dapat Rp1.000 triliun, kan dulunya Rp400 (triliun),” ujar Amran dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (10/3).
Amran juga menyoroti bagaimana negara-negara lain memainkan harga komoditas, termasuk CPO. Menurutnya, Indonesia sebagai produsen terbesar dengan pangsa pasar global sekitar 58 persen-60 persen harus lebih strategis dalam mengelola ekspor dan produksi dalam negeri.
“Yang saya sedih ini, mahal, jangan bahas sekali, yang sedih ini, CPO dipermainkan negara lain. Padahal kita adalah 60 persen, 58 persen. Kita yang harus mengacak-acak negara lain. Ini, pada saat kita setop minyak goreng dulu, ini naik 100 persen,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar pengelolaan CPO lebih terintegrasi dan dikendalikan dalam satu sistem yang lebih terstruktur agar Indonesia dapat memanfaatkan komoditas ini untuk kepentingan ekonomi nasional.
(del/sfr)
