Jakarta, CNN Indonesia —
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia tembus US$427,2 miliar atau Rp7.191 triliun (asumsi kurs Rp16.833) per Februari 2025.
Dari angka itu, ULN pemerintah US$204,7 miliar atau sekitar Rp3.445 triliun. Sementara itu, ULN swasta US$194,8 miliar atau sekitar Rp3.279 triliun.
“Pada Februari 2025 posisi ULN Indonesia tercatat sebesar US$427,2 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi ULN pada Januari 2025 sebesar US$427,9 miliar. Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,7 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 5,3 persen pada Januari 2025,” ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui keterangan resmi, Rabu (17/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ramdan menerangkan ULN pemerintah, turun dibandingkan dengan posisi pada Januari 2025 yang tercatat sebesar US$204,8 miliar dolar AS. Namun secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh 5,1 persen.
Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.
Utang-utang itu digunakan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,6 persen), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen), jasa pendidikan (16,6 persen), konstruksi (12,1 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (8,2 persen).
“Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” terang Ramdan.
Sementara itu, utang luar negeri swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,6 persen (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,3 persen (yoy).
Utang di sektor swasta berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Sektor-sektor itu mencakup 79,4 persen total ULN swasta.
“ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,5 persen terhadap total ULN swasta,” ujar Ramdan.
Ramdan mengatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari penurunan rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 30,2 persen pada Februari 2025, dari 30,3 persen pada Januari 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,7 persen dari total ULN.
“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” katanya.
(fby/agt)
