Jakarta –

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti tentang berbagai tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia saat ini. Ia menilai pemikiran Bung Hatta dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, gotong-royong dan keadilan sosial, dapat menjadi modal penting untuk menjawab tantangan tersebut

“Pemikiran para pendiri bangsa terkait pembangunan perekonomian nasional sejatinya bisa kita cermati bersama sebagai bagian dari upaya untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi bangsa ini,” kata Lestari dalam keterangannya, Kamis (20/3/2025).

Hal ini disampaikannya pada diskusi daring bertema Relevansi Pemikiran Sosial Ekonomi Bung Hatta Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 bersama Yayasan Hatta & LP3ES, kemarin (19/3).

Lebih lanjut, Lestari menjelaskan nilai-nilai yang ditanamkan para pendahulu bangsa dapat menjadi dasar pertimbangan bagi generasi kini dalam mengambil kebijakan menghadapi tantangan bangsa di sektor ekonomi.

“Pemikiran untuk menerapkan nilai-nilai kedaulatan rakyat, gotong-royong dan keadilan sosial dalam proses pembangunan ekonomi yang diperkenalkan Bung Hatta bisa menjadi salah satu dasar dalam menerapkan kebijakan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu pun berharap generasi penerus dapat mengambil pelajaran dari sejumlah langkah para pendiri bangsa dalam menjawab berbagai tantangan di masa lalu.

Ia juga mendorong para pemangku kebijakan saat ini untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai warisan para pendiri bangsa dalam menerapkan sejumlah kebijakan.

Sementara itu, Anggota Pembina Yayasan Hatta, Sri Edi Swasono mengungkapkan pada dasarnya ekonomi Pancasila mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 yang di dalamnya terdapat dasar-dasar demokrasi ekonomi.

Selain itu, hal tersebut juga didukung oleh Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dan dieksplisitkan pada sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Pada 1965 berdasarkan penugasan dari Departemen Urusan Research Nasional, ekonom Emil Salim menulis naskah berjudul Sistem Ekonomi dan Ekonomi Indonesia. Pada naskah itu, Emil Salim menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia sebagai sistem ekonomi sosialisme Pancasila,” jelasnya.

Dalam pemikiran ekonomi Bung Hatta, lanjut Sri Edi, asas kekeluargaan adalah brotherhood yang mengedepankan kerukunan dan solidaritas sehingga ada tanggung jawab bersama dalam setiap pengembangan perekonomian.

Sri Edi mengatakan Bung Hatta berpendapat sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi sosialis. Adapun sosialisme Indonesia merupakan ekspresi jiwa bangsa Indonesia yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil di masa itu.

Di sisi lain, Guru Besar Universitas Sumatera Utara, Budi Agustono menilai pemikiran Bung Hatta sejak awal bertujuan untuk mewujudkan strategi perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, Bung Hatta memiliki sahabat-sahabat luar biasa di luar negeri yang memiliki jejaring internasional di masa itu.

“Kondisi itu, membuat pemikiran-pemikiran besar Bung Hatta terkait perjuangan Indonesia dan kemandirian bangsa cepat tersebar luas di dunia,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Dosen FEB Universitas Muslim Indonesia, Ratna Sari mengatakan pemikiran Bung Hatta bahwa koperasi adalah wadah untuk membangun ekonomi kerakyatan masih relevan saat ini.

“Paham kerakyatan adalah bagaimana sistem ekonomi dan politik berpihak kepada rakyat,” katanya.

Menurut Ratna, ada tiga prinsip pemikiran Bung Hatta, yaitu terkait kemandirian ekonomi, keadilan sosial dan demokrasi ekonomi.

Bung Hatta percaya, tambah Ratna, negara merdeka itu harus memiliki perekonomian yang mandiri dan koperasi adalah bentuk ekonomi yang sesuai dengan budaya Indonesia.

“Dalam demokrasi ekonomi itu, rakyat memiliki kontrol atas sumber daya ekonomi yang ada. Sehingga rakyat tidak hanya punya hak pilih, tetapi juga menentukan arah pembangunan ekonomi,” bebernya.

Sementara itu Peneliti LP3ES, Zaenal Muttaqin mengungkapkan pemikiran sosial ekonomi Bung Hatta menegaskan ilmu ekonomi digunakan untuk menciptakan kemakmuran rakyat.

Menurut Zaenal, pemikiran Bung Hatta mengungkapkan bahwa tidak mungkin ada kemakmuran tanpa keadilan. “Ini merupakan kunci dalam pelaksanaan pembangunan,” tegas Zaenal.

Zaenal juga menilai langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah saat ini berpotensi menimbulkan terjadinya ketimpangan. “Potensi ketimpangan itu dapat ditekan dengan menerapkan langkah-langkah sosial sehingga kemakmuran dapat tercapai,” ucapnya.

Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI, Usman Kansong pun menilai pemikiran Bung Hatta tentang ekonomi, politik dan sosial berbasis pada kedaulatan rakyat. Dalam bidang politik, pemikiran Bung Hatta mengarah pada penerapan demokrasi kerakyatan dengan kedaulatan berada di tangan rakyat.

Pada bidang sosial, misalnya pada pendidikan, pemikiran Bung Hatta mengatakan tujuan pendidikan adalah memberdayakan rakyat yang puncaknya tentu adalah terwujudnya keadilan sosial.

“Sementara pada bidang ekonomi, pemikiran Bung Hatta merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 dan tentu saja koperasi. Bung Hatta mempelajari koperasi sampai negara-negara Skandinavia,” lanjutnya.

Menurut Usman, pemikiran Bung Hatta memberi corak ke-Indonesia-an dengan religiusitas terutama keislaman. Sejumlah pemikiran Bung Hatta tersebut juga merupakan jalan tengah di antara komunisme dan liberalisme.

“Pertanyaannya apakah negara kita saat ini sudah benar-benar mengimplementasikan pemikiran-pemikiran Bung Hatta?” katanya.

Pada kesempatan itu, wartawan senior Saur Hutabarat mengungkapkan Bung Hatta pada tingkat doktoral sempat pindah jurusan dari ekonomi ke Hukum Negara dan Hukum Administrasi. Dengan begitu, dapat dimengerti jika Bung Hatta mendapat sebuah frasa kuat yang berbunyi ‘Dikuasai oleh Negara.’

Selain itu, Bung Hatta juga merupakan sosok ekonomis, hidup sederhana, menganjurkan rakyat menabung, dan tidak ngemplang utang.

“Bung Hatta membayar utangnya ketika diberi pinjaman beasiswa sekolah di Belanda. Ketika pulang dari Belanda dia bayar itu utangnya,” ujar Saur.

Saur juga mengajak untuk meneliti Perkumpulan Banda Muda yang dikelola Bung Hatta saat diasingkan ke Banda Naira. “Perkumpulan itu menginisiasi kegiatan olahraga, peminjaman buku, dan koperasi yang dapat memotong jalur distribusi hasil bumi ke tengkulak,” pungkasnya.

Sebagai informasi, diskusi tersebut dimoderatori Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Luthfi Assyaukanie, Ph.D. Diskusi ini menghadirkan Anggota Pembina Yayasan Hatta) Prof. Sri Edi Swasono, M.P.I.A., Ph.D; Guru Besar Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Drs. Budi Agustono, M.S.; Peneliti LP3ES/Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Zaenal Muttaqin dan Dosen FEB Universitas Muslim Indonesia & Fasilitator Kementerian Koperasi RI, Dr. Ratna Sari, SE.,M.Si.,Ak.,CA sebagai narasumber.

(ega/ega)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu