Jakarta, CNN Indonesia —

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu merinci 4 cara menaikkan penerimaan negara yang lesu di awal 2025.

Cara yang akan dipakai ini didapat saat Wamenkeu Anggito mengikuti leaders offsite meeting (LOM) di Kemenkeu sekitar dua bulan lalu. Cara ini ia harapkan mengurangi tax gap sambil mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan baru.

“Kita coba melihat optimalisasi, beberapa inisiatif strategis. Kalau tadi ada faktor penurunan penerimaan negara, kita sudah mengantisipasi,” kata Anggito dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3).

Cara pertama Anggito untuk mengerek pendapatan negara adalah dengan melakukan transformasi joint program antar eselon I Kemenkeu. Ia mengklaim sudah mengidentifikasi lebih dari 2.000 wajib pajak (WP) yang bakal dianalisis, diawasi, diperiksa, ditagih, dan dilakukan tindakan intelijen.

“Ini mudah-mudahan bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara,” harapnya.

Kedua, Anggito akan memajaki transaksi digital. Cara ini menyasar kegiatan di dalam negeri maupun luar negeri.

Sedangkan cara yang ketiga adalah melakukan digitalisasi demi mengurangi penyelundupan. Cara ini ia anggap sanggup menekan peredaran cukai dan rokok palsu maupun salah peruntukan.

Langkah tersebut juga termasuk intensifikasi penerimaan negara, khususnya untuk komoditas batu bara, nikel, timah, bauksit, dan sawit. Anggito mengatakan Kemenkeu akan segera menyampaikan perubahan kebijakan tarif, layering, dan harga batu bara acuan.

“Terakhir (keempat) adalah intensifikasi untuk beberapa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang sifatnya layanan premium, untuk menengah ke atas. Sektor imigrasi, kepolisian, dan perhubungan kita coba mengintensifikasi (PNBP) untuk mendapatkan tambahan penerimaan,” tandasnya.

Pendapatan negara hingga Februari 2025 adalah Rp316,9 triliun alias baru 10,5 persen dari target. Sumbernya adalah penerimaan perpajakan sebesar Rp240,4 triliun dan PNBP sejumlah Rp76,4 triliun.

Khusus untuk penerimaan pajak tercatat hanya Rp187,8 triliun atau 8,6 persen dari target APBN 2025. Capaian ini bahkan turun cukup dalam dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp269,02 triliun.

Dengan kata lain, penerimaan pajak selama dua bulan pertama di 2025 turun 30,19 persen secara year on year (yoy).

“Meskipun polanya tetap sama dari tahun ke tahun, di mana Januari dan Februari cenderung turun. Kita melihat ada beberapa perlambatan, terutama karena adanya koreksi harga-harga komoditas yang memberi kontribusi penting bagi perekonomian kita, seperti batu bara, minyak, dan nikel,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani soal lesunya pendapatan negara.

“Kita juga melihat bahwa beberapa policy yang kita introduced, seperti tarif efektif rata-rata (TER) itu menimbulkan perubahan atau shift dari sisi penerimaan, terutama PPh 21. Kemudian, ada restitusi (untuk PPN dalam negeri) yang cukup signifikan pada awal tahun, itu juga menyebabkan penurunan (pendapatan negara),” tambahnya.

(skt/agt)