Gangguan Ormas di Kawasan Industri, Waka MPR Minta Aparat Bertindak


Jakarta

Aksi premanisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) dinilai turut berkontribusi terhadap kondusivitas iklim investasi di Indonesia. Bahkan, besarnya investor mengambil sikap ‘wait and see’, karena mereka menunggu tindakan rill pemerintah untuk menindak aksi-aksi premanisme yang meresahkan pelaku usaha.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan premanisme berkedok ormas ini adalah gangguan serius yang harus diberantas. Apalagi pemerintah memiliki target pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.

“Target pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen membutuhkan iklim investasi yang kondusif. Gangguan premanisme berkedok Ormas atau organisasi lain bukan saja merusak iklim investasi di Indonesia, tapi lebih jauh dari itu merusak reputasi sektor investasi dan industri Indonesia di mata internasional,” tegas Eddy dalam keterangan tertulis, Senin (17/3/2025).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat menghadiri Safari Ramadhan Bazaar Tebus Murah PAN di Kota Cirebon, ia menegaskan kerugian terhadap premanisme berkedok investasi ini bukan hanya dari sisi material semata, tapi juga kerugian bagi tenaga kerja yang tidak bisa terserap dari investasi dan industrialisasi.

“Pertama, reputasi iklim investasi Indonesia yang dianggap tidak kondusif ini adalah masalah serius. Jika para investor memutuskan tidak berinvestasi atau bahkan angkat kaki dari Indonesia, kita akan menghadapi gelombang PHK atau kegagalan penyerapan tenaga kerja.” ungkapnya.

“Padahal setiap tahun perguruan tinggi meluluskan puluhan ribu tenaga kerja baru yang siap kerja. Premanisme ini menyebabkan tenaga kerja tidak terserap dan pengangguran terdidik meningkat,” lanjutnya.

Kedua, adalah kerugian bagi Indonesia karena perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia memutuskan memindahkan investasinya ke negara lain, karena terganggu premanisme ormas ini.

“Seperti pernyataan Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) bahwa gangguan ormas hampir terjadi di semua kawasan industri di Indonesia, terutama di daerah seperti Bekasi dan Karawang. Bahkan, ada kasus di mana ormas menyegel akses masuk ke pabrik, meskipun aparat keamanan telah melarang demonstrasi di kawasan industri,” tuturnya.

Secara khusus, Doktor Ilmu Politik UI ini mendorong lintas kementerian memprioritaskan penyelesaian masalah ini sekaligus berkoordinasi dengan kepolisian untuk menumpas habis premanisme ormas ini.

“Penegakan dan kepastian hukum adalah pertimbangan utama investor sebelum menanamkan modalnya di sebuah negara. Oleh karenanya saya menghimbau aparat penegak hukum untuk bersikap tegas dalam menghadapi praktek premanisme yang mengganggu dunia usaha.”

“Sudah menjadi kewajiban seluruh stakeholder untuk melaksanakan arahan Presiden untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Selama premanisme ormas terhadap investasi masih terjadi, target ini akan sulit tercapai,” pungkasnya.

(akn/ega)


Hoegeng Awards 2025


Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu


Source link

Related Posts

JIS Buka Peluang Persija Bisa Main di Kandang Setelah Lebaran

Jakarta – Head of Strategic Business Unit (SBU) Jakarta International Stadium (JIS), Shinta Syamsul Arief, menyampaikan alasan Persija masih belum menggunakan JIS meski sudah meneken nota kesepahaman (MoU) dengan PT…

PDIP Yakin Revisi UU PPMI Bakal Perkuat Pencegahan TKI Ilegal

Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP, I Nyoman Parta, mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang merupakan perubahan ketiga terhadap UU nomor 18…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

JIS Buka Peluang Persija Bisa Main di Kandang Setelah Lebaran

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
JIS Buka Peluang Persija Bisa Main di Kandang Setelah Lebaran

Bos Bapanas Klaim Harga Cabai Rawit Turun Jelang Lebaran

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
Bos Bapanas Klaim Harga Cabai Rawit Turun Jelang Lebaran

PDIP Yakin Revisi UU PPMI Bakal Perkuat Pencegahan TKI Ilegal

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
PDIP Yakin Revisi UU PPMI Bakal Perkuat Pencegahan TKI Ilegal

Kemenperin dan Kemenhub Cari Solusi Ancaman Mogok Pengusaha Truk

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
Kemenperin dan Kemenhub Cari Solusi Ancaman Mogok Pengusaha Truk

Penyeleweng Solar Subsidi Ditangkap di Tangerang, Modus Modif Tangki Truk

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
Penyeleweng Solar Subsidi Ditangkap di Tangerang, Modus Modif Tangki Truk

Komisi VI Apresiasi Penguatan Ekosistem Data Center oleh Telkom

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
Komisi VI Apresiasi Penguatan Ekosistem Data Center oleh Telkom