Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menerima kunjungan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko untuk membahas sekolah rakyat.

Budiman merinci tiga fokus pembahasan dengan Gus Ipul, utamanya sekolah rakyat dengan asrama. Kemudian, desa anti-kemiskinan serta masalah rakyat miskin ekstrem yang tidak terdata.

“Satu soal yang sangat strategis, yaitu sekolah rakyat berasrama. Karena memang Bapak Presiden (Prabowo Subianto) menugaskan Pak Mensos (Gus Ipul) sebagai koordinator (sekolah rakyat),” beber Budiman dalam Konferensi Pers di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (18/3).

Sedangkan BP Taskin diminta Prabowo turut memasukkan sekolah rakyat berasrama ke dalam rencana induk mereka. Dengan begitu, Budiman menilai penting untuk bersinergi bersama Kemensos.

Budiman mengaku pihaknya juga siap membantu mencarikan sumber dana untuk sekolah rakyat. Menurutnya, ada peluang sarana pendidikan bagi rakyat miskin itu dibangun dari dana corporate social responsibility (CSR).

“Kami menganggap ini sesuatu yang sangat prioritas, sangat prioritas. BP Taskin dari berbagai macam target capaian yang sudah dicapai menganggap bahwa ini (sekolah rakyat) adalah prioritas selain makan bergizi,” jelasnya.

“Kami mendapat informasi dari Bappenas ada Rp80 triliun dana CSR bergulir setiap tahun di Indonesia. Itu punya swasta Rp80 triliun, sangat besar (dan) Rp10 triliun dari BUMN … CSR ini juga harus diperbaiki akurasinya,” ungkap Budiman selepas konferensi pers.

Kepala BP Taskin itu mengklaim sudah mengantongi angin segar dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait penggunaan CSR. Ia mengklaim dana sosial itu boleh dipakai untuk banyak hal, termasuk sekolah rakyat.

Pemerintah menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat se-Indonesia. Namun, Mensos Gus Ipul menegaskan ini akan ditempuh secara bertahap.

Sang menteri mengatakan target terdekat Presiden Prabowo adalah menyediakan setidaknya satu sekolah rakyat di masing-masing kabupaten/kota.

“Kalau tadi disebut oleh Pak Budiman ada pihak swasta segala macam, tentu semua juga harus mendapat persetujuan dari presiden. Jadi, semuanya ini tentu diperbolehkan untuk berpartisipasi. Nanti pembentukan sekolah rakyat ini bisa juga menggunakan APBN, dana pemerintah, dan juga bisa dibantu oleh swasta,” jelas Gus Ipul.

“Mudah-mudahan di tahun ini, tahun ajaran 2025-2026 bisa kita mulai (sekolah rakyat). Sekarang sedang kita identifikasi, kita sedang matangkan, berapa sekolah nanti yang bisa memulai tahun ajaran 2025-2026,” imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)