Jakarta –

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut pembahasan RUU TNI harus tetap memastikan supremasi sipil terjaga. Muzani mempunyai saran agar RUU TNI tetap menjaga supremasi sipil.

“Ya harus rigid. Harus rigid. Di UU TNI supaya sipil tidak merasa terganggu, dan seterusnya harus rigid,” kata Muzani di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Muzani mengatakan, kritik terhadap pembahasan RUU TNI harus dianggap sebagai masukan. Dalam negara demokrasi, Muzani menyebut kritik ialah sesuatu yang wajar.

“Ya itu harus dianggap sebagai sebuah masukan, ataupun kritik terhadap keadaan ini. Saya kira itu dalam negara demokrasi itu sesuatu yang biasa,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjawab isu dwifungsi ABRI yang mengiringi pembahasan RUU TNI. Dasco menegaskan DPR akan menjaga supremasi sipil.

“Nah bahwa kemudian ada yang berkembang tentang ada dwifungsi TNI dan lain-lain, saya rasa kalau sudah lihat pasal-pasal itu sudah jelas bahwa kami juga di DPR akan menjaga supremasi sipil dan lain-lain,” kata Dasco dalam konferensi pers di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/3).

Dasco mengatakan masyarakat dapat membaca substansi dari pasal-pasal yang dibahas dalam RUU TNI. “Tentunya rekan-rekan dapat membaca nanti, dan dapat menilai tentang apa yang kemudian direvisi,” ucapnya.

(ial/gbr)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu