admin
Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memanggil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait sertifikat hak milik (SHM) di atas sungai.
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan akan rapat dengan dua gubernur itu. Salah satu fokus pembahasan adalah sertifikat di tanggul-tanggul di Bekasi.
“Tanggul-tanggul yang di Bekasi itu masih banyak yang diduduki oleh, ada sertifikatnya. Nah, ini Pak Dedi sama saya, ak Nusron, akan duduk bareng, ini sama Pak Menteri juga, untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Saya juga teleponan sama Pak Pramono Anung, beliau nanti juga akan rapat setelah saya rapat dengan Pak Dedi,” ujar Diana.
Diana mengatakan persoalan serupa juga terjadi di daerah lain. Misalnya, saat dia mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Sungai Cisarua.
Mereka menemukan permukiman berdiri di atas sungai. Saat debit hujan tinggi, sungai tak mampu menampung air karena sempadan sungai diinvasi perumahan warga.
“Saya kemarin ketika ada Pak Gibran juga di Sukabumi, itu juga sama, rumah-rumahnya itu berada di sepadan sungai, yang harusnya tidak boleh didirikan rumah-rumah di atas sepadan tadi,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap ada sertifikat lahan di atas sungai. Hal itu dia temukan saat meninjau normalisasi sungai setelah banjir di beberapa wilayah Jabar.
Dia menemukan proyek itu baru normalisasi sungai mentok di 11,6 persen. Proyek itu terhambat karena ada sungai di Babelan, Bekasi, yang sudah berubah fungsi menjadi milik perorangan dan perusahaan.
“Proyeknya sudah ada, tapi tidak berjalan dikarenakan daerah aliran sungai sepanjang Sungai Bekasi dan Sungai Cikeas, serta Sungai Cileungsi tanahnya sudah bersertifikat. Untuk itu harus dituntaskan, oke, Pak? Jakan terus, Pak. Paling disomasi,” ungkap Dedi melalui akun Instagram @dedimulyadi71.
(agt/dhf)
