Ketua Komisi III DPR Tanya Independensi Hakim Agung Mudah Ditakut-takuti


Jakarta

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyoroti independensi hakim agung lantaran mudah dipanggil dalam suatu perkara oleh aparat penegak hukum. Habiburokhman menilai perlu adanya penguatan independensi hakim.

Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat bersama Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

“Jadi ini akan berakibat pada independensi kalau hakim agung kita gampang (dipanggil). Ada kaitan dikit dengan perkara dipanggil sana, dipanggil sini, apakah independensinya terganggu atau tidak,” kata dia.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Apa malah dia malah gampang ditakut-takuti, ini penting pak,” sambungnya.

Habiburokhman mengatakan pihaknya ingin hakim menjadi sosok pemberi keadilan. Sehingga, kata dia, apapun keputusan pengadilan, masyarakat dapat menerimanya.

“Kita ingin hakim ini benar-benar memberi keadilan. Jadi orang itu kalau sudah sampai ke pengadilan itu, apa pun keputusannya dia bisa inilah yang paling adil yang bisa dibikin oleh manusia,” jelasnya.

Waketum Partai Geridra ini lalu membandingkan kondisi hakim agung di luar negeri dengan Indonesia. Habiburokhman mengaku miris lantaran hakim agung di Indonesia mudah dipanggil aparat penegak hukum.

“Saya sebetulnya kalau melihat praktek di luar negeri dan membandingkan di Indonesia saya itu kadang-kadang agak miris misalnya hakim agung dengan mudah yang bisa dipanggil aparat penegak hukum,” ujarnya.

“Apakah tidak bisa dipikirkan adanya mekanisme internal dahulu yang melibatkan ada peran advokasinya seperti itu. Jadi seolah dibiarkan saja situasi seperti itu,” sambung dia.

Padahal, kata dia, hakim agung di luar negeri lebih terhormat dari kepala negara. Habiburokhman pun meminta agar pengawasan internal di MA diperkuat.

“Padahal hakim agung itu kan kalau di negara-negara lain itu bahkan dia lebih terhormat dari kepala negara. Ketua Mahkamah Agung itu lebih terhormat dari kepala negara,” ujarnya.

“Artinya bukan kita ingin menghambat penegakan hukum, tapi mekanisme penegakan integritasnya, mekanisme apakah itu bisa dicari mekanisme internalnya kuat terlebih dahulu, pengawasan yang kuat,” imbuh dia.

(amw/rfs)


Hoegeng Awards 2025


Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu


Source link

Related Posts

Karyawan Kontrak Diangkat Jadi Tetap, Begini Hitung-hitungan THR-nya

Jakarta – Pekerja dengan status karyawan kontrak yang kemudian diangkat menjadi karyawan tetap akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Hal ini mengikuti ketentuan yang berlaku. Namun ada hitungan-hitungannya soal THR…

Demokrasi Boleh tapi Jangan Kebablasan

Jakarta – Mensesneg Prasetyo Hadi merespons penggerudukan rapat panja RUU TNI oleh koalisi sipil di Hotel Jakarta Pusat. Prasetyo mendorong agar masukan disampaikan dengan cara yang baik. Prasetyo memahami asas…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Karyawan Kontrak Diangkat Jadi Tetap, Begini Hitung-hitungan THR-nya

  • By admin
  • March 17, 2025
  • 0 views
Karyawan Kontrak Diangkat Jadi Tetap, Begini Hitung-hitungan THR-nya

Demokrasi Boleh tapi Jangan Kebablasan

  • By admin
  • March 17, 2025
  • 0 views
Demokrasi Boleh tapi Jangan Kebablasan

Kesibukan BI di Sejumlah Daerah Layani Warga Tukar Uang Lebaran

  • By admin
  • March 17, 2025
  • 0 views
Kesibukan BI di Sejumlah Daerah Layani Warga Tukar Uang Lebaran

Pramono Akan Koordinasi dengan KemenATR/BPN Soal Tanah Ilegal di Bantaran

  • By admin
  • March 17, 2025
  • 0 views
Pramono Akan Koordinasi dengan KemenATR/BPN Soal Tanah Ilegal di Bantaran

3 Anggota TNI AL Terdakwa Kasus Penembakan Bos Rental Minta Tak Dipecat

  • By admin
  • March 17, 2025
  • 0 views
3 Anggota TNI AL Terdakwa Kasus Penembakan Bos Rental Minta Tak Dipecat

Polisi Ungkap Ada Percekcokan Sebelum Mahasiswa UKI Tewas

  • By admin
  • March 17, 2025
  • 0 views
Polisi Ungkap Ada Percekcokan Sebelum Mahasiswa UKI Tewas