Jakarta –

Rapat panitia kerja (Panja) Komisi I DPR RI dengan pemerintah membahas Revisi Undang-Undang (RUU) TNI digeruduk sejumlah masyarakat. Masyarakat ini menolak rapat Panja RUU TNI yang dilaksanakan.

Tiga orang masyarakat yang mengatasnamakan diri dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan ini meminta agar rapat Panja RUU TNI dihentikan. Mereka mempersoalkan rapat Panja ini digelar secara tertutup.

“Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan pemerhati di bidang pertahanan, hentikan karena tidak sesuai ini diadakan tertutup,” kata salah satu aksi yang menolak rapat Panja bernama Andrie di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025).

Mereka menilai pembahasan ini dilakukan tidak secara terbuka. Mereka meneriakkan penolakan dan menilai RUU TNI ini dapat mengembalikan dwifungsi ABRI.

“Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati, kami menolak adanya pembahasan di dalam, kami menolak adanya dwifungsi ABRI, hentikan proses pembahasan RUU TNI,” ungkapnya.

Sebagai informasi, sejak Jumat (14/3) kemarin, Komisi I DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat Panja membahas RUU TNI. Rapat ini diselenggarakan di Hotel Fairmont, Senaya, Jakarta Pusat, secara tertutup.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin membenarkan rapat pembahasan RUU TNI tersebut. Dia mengatakan rapat diikuti Panja UU TNI DPR dan Panja UU dari pemerintah.

“Betul, Panja UU TNI DPR dengan panja UU dari pemerintah,” kata TB Hasanuddin saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (14/3).

TB Hasanuddin menuturkan rapat digelar sejak pukul 13.00 WIB. Hingga malam ini rapat masih berlangsung.

“Sejak jam 13.00 WIB,” ujarnya.

Hingga saat ini, rapat Panja ini pun masih berlangsung. Rencananya, rapat ini akan berlangsung hingga pukul 22.00 WIB malam nanti.

(ygs/ygs)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu