Korlantas Polri Bantah Isu STNK Mati 2 Tahun Kendaraan Disita Saat Kena Tilang


Jakarta

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri membantah isu adanya aturan tilang yang menyita kendaraan. Korlantas menegaskan informasi tersebut tidak benar.

Isu itu beredar di media sosial. Isu viral itu menyebutkan aturan tilang 2025 bisa menyita kendaraan jika STNK mati dua tahun. Dinarasikan bahwa aturan tersebut berlaku pada April 2025.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso menekankan informasi tersebut tidak benar. Brigjen Slamet memastikan tidak ada perubahan pada aturan tilang yang berlaku saat ini.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Info yang beredar adalah tidak benar,” ujar Brigjen Slamet saat dimintai konfirmasi, Senin (17/3/2025).

Brigjen Slamet menyampaikan STNK memang harus disahkan setiap tahun. Jika tertangkap petugas dan STNK belum disahkan, pengendara tetap ditilang, tapi kendaraan tidak disita.

“Kamu akan diarahkan untuk segera mengesahkan STNK di kantor Samsat,” tuturnya.

Dia juga menerangkan jika STNK belum disahkan selama dua tahun, data kendaraan tidak akan dihapus kecuali atas permintaan pemilik. Slamet mengatakan pengendara yang terekam kamera tilang elektronik atau ETLE tidak akan langsung ditilang. Pengendara akan dikirimi surat konfirmasi terlebih dahulu untuk memverifikasi.

Data kendaraan baru, kata Brigjen Slamet, akan diblokir sementara jika pemilik tidak merespons surat konfirmasi atau tidak membayar denda tilang dalam waktu yang ditentukan. Sedangkan untuk blokir akan dibuka kembali setelah konfirmasi atau pembayaran denda dilakukan.

“Semua aturan ini sudah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” ucap Brigjen Slamet.

Lihat juga Video ‘Heboh Mobil Nekat Lawan Arah di Tol Paspro Berujung Tilang’:

(ond/idn)


Hoegeng Awards 2025


Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu


Source link

Related Posts

Guntur Romli PDIP Siap Patuhi Puan untuk Sudahi Panas dengan Jokowi

Jakarta – Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta panas PDIP dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk disudahi. Politikus PDIP, Guntur Romli, mengaku akan menjalankan arahan Puan.…

Pakar Nilai UU Perampasan Aset Lebih Efektif daripada Penjara Terpencil

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto ingin membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Ahli hukum Universitas Airlangga (Unair) Hardjuno Wiwoho mendukung rencana tersebut. “Saya kira layak diapresiasi. Menunjukkan betapa geramnya…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Guntur Romli PDIP Siap Patuhi Puan untuk Sudahi Panas dengan Jokowi

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
Guntur Romli PDIP Siap Patuhi Puan untuk Sudahi Panas dengan Jokowi

Pakar Nilai UU Perampasan Aset Lebih Efektif daripada Penjara Terpencil

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 1 views
Pakar Nilai UU Perampasan Aset Lebih Efektif daripada Penjara Terpencil

Operasi Senyap di Balik Pulangnya WNI Korban Online Scam dari Myanmar

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
Operasi Senyap di Balik Pulangnya WNI Korban Online Scam dari Myanmar

Perampok Berkapak Diburu Usai Perkosa Korban di Depok

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
Perampok Berkapak Diburu Usai Perkosa Korban di Depok

Jadwal Imsak Hari Ini di Jakarta dan Sekitarnya, 19 Maret 2025

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
Jadwal Imsak Hari Ini di Jakarta dan Sekitarnya, 19 Maret 2025

Pukat UGM Ragu Wacana Penjara di Pulau Terpencil Bikin Takut Koruptor

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
Pukat UGM Ragu Wacana Penjara di Pulau Terpencil Bikin Takut Koruptor