Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam keterangannya, usai melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Kementerian PUPR, Kamis (13/3/2025).

“Dalam melakukan normalisasi ini kita betul-betul akan melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi. Dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran,” kata Pramono.

Ia menjelaskan penanganan masalah banjir bersifat jangka menengah ini didukung sepenuhnya oleh Kementerian PU dan Kementerian ATR/BPN. Melalui upaya ini akan mengurangi risiko banjir di Jakarta.

“Kalau itu bisa dilakukan maka 40 persen potensi banjir Jakarta itu akan tertangani dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menuturkan akan memberikan dukungan pengadaan tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 16 km dari Pengadegan hingga Rawajati. Total luas pengadaan tanah yakni sekitar 11 hektare atau 16 km di sepanjang Sungai Ciliwung.

“Kita sudah buat timeframe untuk pengadaan tanahnya dan skema-skema sertifikasinya tadi sudah kita bahas,” kata Nusron.

Ia menargetkan pengadaan tanah selesai pada akhir Mei, sehingga pembangunan fisik dapat dimulai pada awal Juni 2025. “Kita berharap pada awal bulan Juni kemudian pembangunan itu sudah bisa dilakukan karena lahannya sudah clean and clear,” tuturnya.

Nusron mengatakan, normalisasi Sungai Ciliwung ini dilakukan demi menjaga ekosistem serta mengendalikan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Ia berharap melalui upaya ini, perekonomian masyarakat tidak terganggu akibat dampak banjir yang terjadi.

(bel/isa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu