Pramono Akan Koordinasi dengan KemenATR/BPN Soal Tanah Ilegal di Bantaran


Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait tanah ilegal di bantaran sungai. Pramono akan mendalami lebih dulu perihal status tanah warga bantaran.

“Kalau tanah bersertifikat ilegal maka statusnya harus kita dalami dan kita benarkan dulu,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (17/3/2025).

Pramono mengatakan terkait pertanahan sebagian kewenangannya berada di Kementerian ATR/BPN. Maka dari itu, penindakan akan dikoordinasikan lebih dulu dengan pemerintah pusat.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Sebagian kewenangan yang utama itu di Kementerian ATR sekarang ini. Sehingga dengan demikiankami pasti akan melakukan koordinasidengan Kementerian ATR hal yang berkaitan dengan bagaimana status tanah-tanah tersebut,” lanjutnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebelumnya sempat bertemu dengan sejumlah pejabat dari Jawa Barat, mulai dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Majalengka Eman Suherman, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, serta Bupati Subang Reynaldi Putra Andita. Pertemuan itu dilakukan di kantor Kementerian PKP pada Rabu (12/3) sore.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal di bidang perumahan, salah satunya terkait penegakan hukum untuk bangunan di area ‘hijau’. Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan ke depan tidak ada lagi bangunan berupa villa maupun rumah di daerah yang dekat aliran sungai, persawahan, hingga hutan. Sebab, hal itu memicu terjadinya banjir akibat tidak ada resapan air.

“Dan itu harus ditegaskan, jadi memang penegakan hukum kita sepakat sama Pak Dedi harus ditegakkan,” katanya kepada wartawan di kantornya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengajak Pemerintah Jawa Barat untuk berkunjung ke Muara Angke guna melihat bangunan rumah apung. Apabila cocok, desain bangunan tersebut bisa dipakai di beberapa wilayah Jawa Barat yang rawan banjir.

(bel/idn)


Hoegeng Awards 2025


Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu


Source link

Related Posts

JIS Buka Peluang Persija Bisa Main di Kandang Setelah Lebaran

Jakarta – Head of Strategic Business Unit (SBU) Jakarta International Stadium (JIS), Shinta Syamsul Arief, menyampaikan alasan Persija masih belum menggunakan JIS meski sudah meneken nota kesepahaman (MoU) dengan PT…

PDIP Yakin Revisi UU PPMI Bakal Perkuat Pencegahan TKI Ilegal

Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP, I Nyoman Parta, mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang merupakan perubahan ketiga terhadap UU nomor 18…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

JIS Buka Peluang Persija Bisa Main di Kandang Setelah Lebaran

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
JIS Buka Peluang Persija Bisa Main di Kandang Setelah Lebaran

Bos Bapanas Klaim Harga Cabai Rawit Turun Jelang Lebaran

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
Bos Bapanas Klaim Harga Cabai Rawit Turun Jelang Lebaran

PDIP Yakin Revisi UU PPMI Bakal Perkuat Pencegahan TKI Ilegal

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
PDIP Yakin Revisi UU PPMI Bakal Perkuat Pencegahan TKI Ilegal

Kemenperin dan Kemenhub Cari Solusi Ancaman Mogok Pengusaha Truk

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
Kemenperin dan Kemenhub Cari Solusi Ancaman Mogok Pengusaha Truk

Penyeleweng Solar Subsidi Ditangkap di Tangerang, Modus Modif Tangki Truk

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
Penyeleweng Solar Subsidi Ditangkap di Tangerang, Modus Modif Tangki Truk

Komisi VI Apresiasi Penguatan Ekosistem Data Center oleh Telkom

  • By admin
  • March 18, 2025
  • 0 views
Komisi VI Apresiasi Penguatan Ekosistem Data Center oleh Telkom