RUU Kejaksaan dan PDP Kok Nggak Dikritik?


Jakarta

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, risih usai kegiatan rapat panitia kerja (panja) membahas tentang RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, menuai sorotan publik. Utut lantas membandingkan kegiatan serupa juga pernah dilakukan namun tidak mendapat perhatian masyarakat.

Legislator dari fraksi PDIP ini menyinggung ada rapat-rapat lain yang juga dilaksanakan di hotel-hotel mewah. Dia menyebut rapat-rapat tersebut tidak mendapatkan kritik seperti rapat Panja Komisi I dengan Pemerintah yang membahas RUU TNI.

“Ya kalau itu pendapatmu. Kalau dari dulu coba kamu cek Undang-Undang Kejaksaan di Hotel Sheraton, Undang-undang Perlindungan Data Pribadi di Intercontinental, kok nggak kamu kritik?,” kata Utut kepada wartawan di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Utut mengatakan rapat panja RUU TNI kali ini bersifat mendesak. Dia menilai penyelenggaraan rapat Panja ini menjadi ramai dan menuai kritik karena dikaitkan dengan adanya efisiensi anggaran.

“Ya kalau di sini kan konsinyering, kamu tahu arti konsinyering? Konsinyering itu dikelompokkan gitu ya. Efisiensi kan itu pendapatmu,” kata Utut.

Sebagai informasi, sejak Jumat (14/3) kemarin, Komisi I DPR RI bersama Pemerintah menggelar rapat Panja membahas RUU TNI. Rapat ini diselenggarakan di Hotel Fairmont, Senaya, Jakarta Pusat, secara tertutup.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin membenarkan rapat pembahasan RUU TNI tersebut. Dia mengatakan rapat diikuti Panja UU TNI DPR dan Panja UU dari pemerintah.

“Betul, Panja UU TNI DPR dengan panja UU dari pemerintah,” kata TB Hasanuddin saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (14/3).

(ygs/tor)


Hoegeng Awards 2025


Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu


Source link

Related Posts

Menbud Tekankan Nilai Luhur Pangan Lokal dalam Upaya Memajukan Budaya RI

Jakarta – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan pangan lokal merupakan bagian penting dari pemajuan kebudayaan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Menurutnya, budaya pangan erat…

Bamsoet Nilai Perlu Pendekatan Omnibus Law Bentuk Badan Penerimaan Negara

Jakarta – Dosen Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan urgensi pembaharuan hukum dalam upaya penataan kelembagaan pendapatan negara yang terpusat adalah pembentukan Badan Penerimaan Negara…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Menbud Tekankan Nilai Luhur Pangan Lokal dalam Upaya Memajukan Budaya RI

  • By admin
  • March 16, 2025
  • 0 views
Menbud Tekankan Nilai Luhur Pangan Lokal dalam Upaya Memajukan Budaya RI

Bamsoet Nilai Perlu Pendekatan Omnibus Law Bentuk Badan Penerimaan Negara

  • By admin
  • March 16, 2025
  • 0 views
Bamsoet Nilai Perlu Pendekatan Omnibus Law Bentuk Badan Penerimaan Negara

Isi Surat Ancaman ‘Sunda Archipelago’ Buntut Kasus Pemalsuan STNK

  • By admin
  • March 16, 2025
  • 0 views
Isi Surat Ancaman ‘Sunda Archipelago’ Buntut Kasus Pemalsuan STNK

Aneka Daging Ayam dan Sapi Diskon 20% di Transmart Full Day Sale

  • By admin
  • March 16, 2025
  • 0 views
Aneka Daging Ayam dan Sapi Diskon 20% di Transmart Full Day Sale

Lepas 570 Peserta Magang ke Jepang, Menaker Pesan Jaga Etos Kerja-Disiplin

  • By admin
  • March 16, 2025
  • 0 views
Lepas 570 Peserta Magang ke Jepang, Menaker Pesan Jaga Etos Kerja-Disiplin

3 Pernyataan RK ke Golkar Jabar Usai Rumah Digeledah KPK

  • By admin
  • March 16, 2025
  • 0 views
3 Pernyataan RK ke Golkar Jabar Usai Rumah Digeledah KPK