admin
Ekonomi Indonesia sedang digerogoti penyakit. Penyakit yang paling jelas dan nyata terlihat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang merajalela.
Di lain sisi, lapangan kerja baru yang dijanjikan pemerintah tak ada wujudnya.
Semakin banyak pengangguran baru atau korban PHK yang bingung harus mencari kerja di mana lagi. Di saat yang bersamaan, negara bersikukuh membantu para perwira tinggi non-job mendapatkan pekerjaan melalui revisi UU TNI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Awalnya TNI hanya boleh mengisi jabatan di 10 instansi sipil. Kini, ada sekitar 14 kementerian/lembaga (K/L) berada dalam cengkeraman angkatan bersenjata.
Sebanyak 9 K/L ada di aturan lama, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Kementerian Pertahanan (termasuk Dewan Pertahanan Nasional; Kesekretariatan yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden; Badan Intelijen Negara. Lalu, Badan Siber dan/atau Sandi Negara; Lembaga Ketahanan Nasional; Badan Search And Rescue (SAR) Nasional; Badan Narkotika Nasional; dan Mahkamah Agung.
Sedangkan 5 tambahan meliputi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP); Badan Penanggulangan Bencana; Badan Penanggulangan Terorisme; Badan Keamanan Laut; dan Kejaksaan Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer).
Lalu apa saja tanda-tanda ekonomi Indonesia sedang digerogoti penyakit.
Berikut contoh nyata penyakit yang menimpa ekonomi RI seperti dirangkum CNNIndonesia.com:
1. Badai PHK
Kasus PHK massal yang menjadi sorotan utama di 2025 terjadi di Sritex Group. Ada 11.025 orang terpaksa menganggur usai pabrik tekstil besar itu tutup total per 1 Maret 2025.
PHK lain tersebar di banyak sektor, utamanya industri manufaktur. Sebut saja dua pabrik sepatu di Kabupaten Tangerang bernama PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh yang mem-PHK sekitar 4.000 karyawan secara bertahap.
Ada juga PHK di pabrik Yamaha Music, KFC alias PT Fast Food Indonesia, sampai PT Sanken Indonesia. Pabrik pembuat bulu mata palsu PT Danbi International di Garut, Jawa Barat juga dinyatakan pailit sehingga 2.079 buruh terancam PHK.
Namun, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli kukuh membantah tak ada badai PHK di tanah air. Ia berdalih kasus pemutusan hubungan kerja itu sudah berjalan sejak tahun-tahun sebelumnya.
“Setelah kita cek, sebenarnya tidak semua (perusahaan PHK). Contoh Mayora, kita sudah cek ternyata tidak seperti itu. Bahkan ada beberapa (perusahaan) yang dilaporkan PHK, pekerjanya malah nambah,” katanya dalam Konferensi Pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (5/3).
“Muncul daftar-daftar nama perusahaan dan PHK-nya sekian, tapi tahunnya gak ada. Kita lihat itu ternyata tahunnya itu dari 2021. Sehingga menurut kami, validitas dari informasi yang beredar itu sama-sama kita jaga,” sambung Yassierli.
Jika mengacu data resmi Kemnaker, ada 3.325 pekerja yang di-PHK per Januari 2025. Kasus ini paling banyak menimpa pekerja di DKI Jakarta sebesar 79,70 persen.
Sementara itu, pada periode Januari 2024-Desember 2024 terdapat 77.965 korban PHK.
Namun data lain disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Menurutnya, dua bulan pertama 2025, 60 ribu buruh sudah jadi korban PHK.
2. Perputaran uang lebaran lesu
Lebaran sudah tinggal menghitung hari, yakni diperkirakan jatuh pada 31 Maret 2025. Namun, perputaran uang saat momen libur lebaran justru diproyeksi merosot.
Jumlah uang yang beredar selama Hari Raya Idulfitri tahun ini diprediksi mencapai Rp137,97 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan capaian 2024 senilai Rp157,3 triliun.
Pengusaha menganggap ini imbas turunnya jumlah pemudik. Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, pemudik di 2025 hanya 146,48 juta orang alias turun 24 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik.
Bank Indonesia (BI) sebenarnya menyiapkan Rp180,9 triliun uang layak edar (ULE). Namun, pengusaha menilai tidak semuanya bakal terserap masyarakat.
Sekitar 60 persen uang diprediksi beredar di Pulau Jawa, terutama daerah tujuan utama mudik, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, dan Jabodetabek. Sedangkan sisanya akan tersebar di wilayah Sumatra, Kalimantan, Bali, NTB, Sulawesi, NTT, Maluku, dan Papua.
3. Pasar saham ambyar
Gonjang-ganjing lainnya adalah pasar saham mendadak ‘kebakaran’ pada Selasa (18/3). IHSG terpantau ambruk 420,97 poin atau minus 6,58 persen ke level 6.046 yang membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) membekukan perdagangan alias trading halt selama 30 menit sejak 11.19 WIB.
Anak buah Prabowo pun langsung bergerilya menenangkan investor. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke BEI, ditemani pimpinan Komisi XI DPR RI.
“Kami pada hari ini melakukan kunjungan untuk support dan meyakinkan pasar untuk tetap tenang. Kami akan mendukung pemerintah untuk hadir dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam tempo secepat-cepatnya untuk mengembalikan pasar supaya stabil,” jelas Dasco dalam kunjungannya.
Upaya lain Dasco menenangkan pasar adalah menegaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak mundur dari Kabinet Merah Putih. Anak buah Prabowo itu berjanji fiskal Indonesia akan tetap kuat.
Setelah itu, Menkeu Sri Mulyani langsung melakukan konferensi pers. Ia akhirnya bersuara soal isu resign, bahkan sang Bendahara Negara juga menyebut-nyebut nama Dasco.
“Saya rasa Anda-Anda semuanya tadi juga sudah menanyakan kepada Pak Dasco waktu di sana (BEI) ya, Anda dari sana ke sini kan? Saya tegaskan saya ada di sini, berdiri dan tidak mundur,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta Selatan.
“Saya tegaskan, saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang sungguh luar biasa penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga di dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Itu tanggung jawab dari tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN,” tegasnya.
4. Rupiah melemah
Pada awal Januari 2025, rupiah bergerak di kisaran Rp16.190 per dolar AS. Namun, geraknya tak kunjung membaik memasuki Februari 2025 sehingga mata uang Garuda tetap bertengger di kisaran Rp16.430.
Memasuki Maret 2025, rupiah masih berkutat di level Rp16.475 per dolar AS. Sedangkan hari ini dibuka jatuh di Rp16.515 pada perdagangan pasar spot.
Pelemahan rupiah juga terus dibayangi kebijakan Presiden AS Donald Trump. Bahkan, Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memprediksi rupiah tak akan cukup kuat melawan dolar AS.
Direktur Riset Bidang Keuangan CORE Etika Karyani merasa sulit melihat sinar rupiah ke depan. Ia mengungkit bagaimana performa buruk mata uang Garuda di saat Trump menjalankan periode pertamanya pada 2017-2021.
“(Rupiah menguat) ke Rp10 ribu? Rasanya, banyak ekonom mengatakan akan sulit, akan sulit (rupiah menguat). Apalagi kalau kita belajar di masa Trump ketika menjadi presiden (periode pertama di 2017-2021), rupiah itu selalu mengalami penurunan,” beber Etika dalam Outlook Ekonomi Sektoral 2025 di Kantor CORE Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (21/1).
“Ketika BI ingin menurunkan tingkat suku bunga, berharap ada ekspansi investasi, tapi ternyata itu juga tidak cukup kuat menahan adanya kurs dolar AS yang terus naik. Sehingga rupiah kita semakin menurun (melemah),” tambahnya.
